"Saya memang majelis wali amanat di perguruan tinggi negeri (ITB). Jadi saya sudah arahkan agar dimusyawarahkan. Segala sesuatu itu kuncinya dimusyawarahkan," kata Ridwan Kamil yang juga Gubernur Jawa Barat itu di Bandung, Kamis, saat ditanyakan tentang keputusan tidak beroperasinya SBM ITB, mulai Selasa (8/3).
Menurut dia, polemik yang terjadi antara SBM ITB dengan Rektorat ITB bermula dari kebijakan Rektor ITB yang berpandangan rutinitas di SBM ITB perlu dilakukan kebijakan sentralisasi.
Dia menuturkan kebijakan tersebut membuat pola yang dilakukan di SBM ITB menjadi berubah.
"Jadi ada rutinitas di SBM ITB yang dalam pandangan Rektor ITB perlu ada sentralisasi. Sehingga ada kebiasaan yang hilang," kata Ridwan Kamil.
Hingga saat ini, dirinya masih menunggu inisiatif dari Ketua MWA ITB Yani Panigoro untuk menggelar rapat atau musyawarah terkait persoalan tersebut.
Akan tetapi Ridwan Kamil mengatakan secara informal pihaknya juga sudah meminta anggota MWA lain untuk membahas persoalan tersebut.
"Untuk insiatif harus dari Bu Yani sebagai ketua, tetapi secara informal saya sudah melobi berbagai pihak," kata dia.
Ridwan Kamil juga mengimbau agar para dosen SBM ITB yang memutuskan mogok untuk melihat dan mengedepankan kepentingan mahasiswa.
"Dan yang pertama kedepankan kepentingan mahasiswanya, yang ortunya titipkan jangan diganggu oleh persoalan institusi. Tetap asupan ilmu jangan terganggu. Jangan ada pemberhentian," kata dia.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2022
