Ia menjelaskan di Jakarta, Minggu, kritik tersebut juga disampaikannya dalam rapat kerja (Raker) Komisi X DPR dengan Kemenpora, Komite Olah Raga Nasional (KONI), dan Inasoc, pekan lalu, menanggapi Menpora Andi Malarangeng yang mengatakan pihaknya belum bisa mencairkan dana SEA Games.
Dengan keterlambatan pencairan dana SEA Games ini, kata Rohmani, program pengadaan barang dan jasa terkait penyelenggaraan SEA Games hingga hari ini belum terlaksana, sementara pelaksaan pesta olah raga tersebut tinggal dua bulan lagi.
Mengingat waktu yang tersedia tinggal dua bulan, Raker Komisi X DPR dan Kemenpora menyepakati agar pengadaan barang dan jasa terkait penyelenggaraan SEA Games dengan menggunakan metode penunjukan langsung.
"Satu-satunya cara agar muka Indonesia tidak hancur di mata dunia, ya dengan membuat terobosan pengadaan barang dan jasa kebutuhan SEA Games," katanya.
"Seharusnya memang harus menggunakan cara lelang. Tapi, karena pertimbangan harkat bangsa, maka disepakati dengan metode penunjukan langsung. Kemenpora harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Menkeu, BPK, kalau perlu dengan KPK terkait hasil rapat ini," tambah Rohmani.
Secara pribadi, Rohmani menyesalkan kebijakan penunjukan langsung ini. Namun karena pertimbangan waktu dan harkat bangsa, tidak ada pilihan lain kecuali cara penunjukan langsung. Karena proses lelang memakan waktu cukup panjang.
Meski demikian, Rohmani tetap memantau dan kritis terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan metode penunjukan langsung tersebut.
"Yang jelas, kami tidak tinggal diam. Akan kami `pelototin` biar tidak terjadi penjarahan harta negara seperti dalam kasus wisma atlet. Kami juga berharap teman-teman LSM turut memantau langsung proses penunjukan langsung tersebut. Dana tersebut tidak sedikit yakni Rp1,2 triliun. Jangan sampai terjadi mega korupsi dengan ramai-maia menjarah uang negara," tambah politkus Fraksi PKS itu.
Rohmani juga memberikan catatan tersendiri terhadap Menpora Andi Malarangeng.
Ia menilai Menpora gagal melaksanakan tugasnya, dengan alasan dana SEA Games sudah ada di APBN 2011 sebesar Rp 516,967 miliar.
Kemudian ditambah lagi pada APBN-Perubahan sebesar Rp700 miliar.
Seharusnya Menpora, kata Rohmani sudah bisa mencairkan dana yang sudah ada di APBN, namun hingga kini Kemenpora belum bisa mencairkan dana tersebut.
(T.A035/I007)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
