Timika (ANTARA News) - Wakil Ketua II DPRD Mimika, Karel Giwajangge bersama 15 anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Mimika, Papua, Jumat menggelar rapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan di Jakarta.

Ketua Pansus DPRD Mimika, Luther Wakerkwa yang dihubungi ANTARA dari Timika, Jumat mengatakan rapat tersebut dihadiri Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Marwanto Harjowiryono dan tujuh orang anggota Kaukus Parlemen Papua.

Luther mengatakan, dalam pertemuan itu Pansus DPRD Mimika menjelaskan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tentang keinginan Pemkab dan DPRD Mimika untuk mendapatkan bagian saham PT Freeport.

"Pak Dirjen sangat merespon positif keinginan Pemkab dan DPRD Mimika untuk mendapatkan bagian saham PT Freeport karena hal itu merupakan amanat Kontrak Karya PT Freeport yang ditandatangani tahun 1991 khususnya dalam Pasal 24 dan juga diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara," jelas Luther.

Menurut Luther, meski soal divestasi saham PT Freeport diatur secara jelas dalam Kontrak Karya tahun 1991, namun hingga saat ini PT Freeport belum mengimplementasikan hal itu.

Terkait dengan perjuangan Pemkab dan DPRD Mimika untuk mendapatkan bagian saham PT Freeport, Luther mengharapkan dalam waktu dekat Komisi VII DPR RI yang membidangi soal pertambangan dapat memfasilitasi pertemuan kementerian terkait di bidang ekonomi dengan Pemkab dan DPRD Mimika agar hal ini bisa direalisasikan.

"Pemkab dan DPRD Mimika sangat berkeinginan mendapatkan bagian saham PT Freeport sehingga kehadiran perusahaan ini tidak saja membawa dampak negatif bagi pemerintah daerah dan masyarakat tetapi juga dapat memikirkan masa depan anak cucu kami," jelasnya.

Luther menambahkan, Pemkab Mimika akan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya khusus mengurus divestasi saham PT Freeport.

Melalui BUMD yang akan dibentuk itu, katanya, diharapkan Pemkab Mimika dapat memberdayakan ribuan tenaga kerja yang saat ini menganggur di Timika yang tidak diakomodasi untuk bekerja di areal tambang PT Freeport.

Saat ini terdapat 9,36 persen saham PT Freeport yang dalam posisi menggantung alias tidak bertuan. Saham sebesar 9,36 persen itulah yang dibidik oleh Pemkab Mimika untuk bisa terlibat sebagai salah satu pemegang saham PT Freeport.

Hingga saat ini mayoritas saham PT Freeport dikuasai oleh Freeport McMoRan Copper & Gold Inc yang berkedudukan di New Orleans Amerika Serikat.

Beberapa bulan lalu Pansus DPRD Mimika telah melakukan kegiatan studi banding ke Kabupaten Sumbawa Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mempelajari divestasi saham PT Newmont Nusat Tenggara. (E015/S006/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011