Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam konferensi pers dipantau secara daring di Jakarta, Rabu, menyebutkan tersangka satu orang berinisial KGS MMS, selaku pihak penyedia lahan perumahan prajurit di wilayah Nagreg, Jawa Barat dan Gandus Palembang,” kata Ketut.
“Penyidik Koneksitas telah melakukan beberapa kali pemanggilan terhadap KGS MMS selaku penyedia lahan rumah prajurit di wilayah Nagrek dan Gandus Palembang. Status tersangka telah ditetapkan 23 Februari 2022,” kata Ketut.
Baca juga: Perkara korupsi TWP AD dilimpahkan ke pengadilan
Menurut dia, tersangka KGS MMS beberapa kali berpindah tempat, sehingga penyidik membuntuti tersangka dari Jakarta, hingga akhirnya bisa ditangkap Selasa (15/3) malam di wilayah Bandung.
“Setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung,” ujar Ketut.
Adapun peran tersangka dalam perkara ini adalah, KGS MMS berperan dalam menyediakan lahan untuk lahan perumahan prajurit di Nagrek, Jawa Barat seluas 40 hektare (ha) dengan nilai Rp32 miliar, namun hanya terealisasi 17,8 hektare. Kemudian untuk pengadaan lahan di Palembang seluas 40 hektare dengan nilai Rp41,8 miliar, tidak ada terealisasi atau fiktif.
Perbuatan tersangka telah menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp51 miliar.
“Kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP sekitar Rp51 miliar,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam perkara ini, penyidik koneksitas telah menetapkan dua tersangka dalam perkara korupsi TWP-AD. Keduanya adalah Brigadir Jenderal YAK dan Direktur Utama Griya Sari harta berinisial NPP. Menurut Ketut, perkara yang menjerat KGS MMS berbeda dengan Brigjen YAK dan NPP.
Brigjen YAK dan NPP ditersangkakan terkait penempatan investasi dana TWP-AD, sedangkan KGS MMS menjadi tersangka terkait pembangunan perumahan prajurit.
Baca juga: Kasad kawal pengembalian TWP TNI AD yang dikorupsi Brigjen YAK
Baca juga: Kejagung periksa saudara kandung tersangka korupsi TWP AD
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
