Berikut lima berita politik menarik pilihan ANTARA:
1. Komisi II DPR: Anggaran Pemilu 2024 sudah disepakati Rp86 triliun
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menegaskan bahwa anggaran Pemilu 2024 sudah disepakati antara Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu sebesar Rp86 triliun.
Karena itu, dia menilai anggaran Pemilu 2024 tidak perlu menjadi polemik terutama sampai mengarah pada isu penundaan pemilu.
Selengkapnya baca di sini.
2. Survei Charta Politika: Elektabilitas PDIP dan Gerindra bersaing
Charta Politika Indonesia di Jakarta, Rabu, merilis hasil survei yang menunjukkan tingkat keterpilihan (elektabilitas) PDI Perjuangan dan Partai Gerindra bersaing di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung.
Di Jawa Barat, elektabilitas Gerindra unggul di posisi teratas dengan perolehan 21,3 persen, sementara PDI Perjuangan di urutan kedua dengan 18,2 persen.
Selengkapnya baca di sini.
3. Survei Charta Politika: Tiga provinsi tolak tunda Pemilu 2024
Survei Charta Politika Indonesia merilis mayoritas responden di tiga provinsi, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung, menolak penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Di Jawa Timur, dari total 1.210 responden yang diwawancarai pada 3-9 Februari 2022, sebesar 70,6 persen di antaranya tidak setuju Pemilu Serentak 2024 ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang dengan alasan ekonomi.
Selengkapnya baca di sini.
4. Pengamat: Pertemuan Puan-Pimpinan PBNU tunjukkan kedekatan
Pengamat politik Emrus Sihombing menilai pertemuan Ketua DPR RI Puan Maharani dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf pada Selasa (15/3) menunjukkan kedekatan antara Puan dengan organisasi tersebut.
"Sebagai negarawan, Ibu Puan dan Pimpinan NU menunjukkan kedekatan Puan Maharani dengan Nahdlatul Ulama. Karena secara psikologi komunikasi tidak akan terjadi pertemuan kalau tidak ada kedekatan," kata Emrus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
5. Koalisi OMS kembali dorong DPR dan Pemerintah bahas RUU PDP
Koalisi organisasi masyarakat sipil (OMS), yakni Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP), mendorong kembali DPR dan Pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).
"Sampai dengan berakhirnya Masa Sidang III, Pemerintah tidak kunjung memberi usulan baru terkait dengan kelembagaan otoritas PDP, sebagaimana yang diminta oleh DPR," kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2022
