tidak substantif mempermasalahkan (logo). Yang substantif bagaimana proses kehalalan suatu produkMakassar (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan tidak mempermasalahkan logo baru halal yang dikeluarkan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.
"Bagi saya tidak substantif mempermasalahkan (logo). Yang substantif bagaimana proses kehalalan suatu produk. Itu kan formalitas dan paling utama, bagaimana mekanisme dan proses sertifikasinya," ujar Sekretaris MUI Sulsel, Muammar Bakry di Makassar, Kamis.
Menurutnya, pemerintah memang memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengatur semua hal berkaitan masalah publik. Termasuk kebutuhan masyarakat terkait sertifikasi halal.
Baca juga: BPJPH: Akselerasi 10 juta sertifikasi halal dukung pemulihan ekonomi
"Kalau selama ini MUI yang mengadakannya, tentu pemerintah mesti hadir di situ. Jadi, pemerintah harus membuat regulasi dan itu dituangkan dalam bentuk Undang-undang," katanya.
Tentang implementasinya, kata dia, merupakan ranah Kementerian Agama (Kemenag) karena di Kemenag ada badan khusus BPJH yang mengelola secara administratif.
Soal bagaimana posisi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), inilah yang diberikan kewenangan ke masyarakat sehingga masyarakat bisa berkontribusi dan bisa bersama-sama, bukan hanya LPH POM MUI, karena ia bagian dari LPH yang lain.
Baca juga: Kemenag terbitkan daftar tarif layanan sertifikasi halal
"Jadi, dipersilahkan kalau ada dari perguruan tinggi yang ingin membuka LPH, sama dengan LPH POM MUI silahkan. Tapi, apapun dan siapapun LPH yang ada termasuk LP POM MUI sendiri nanti akhir dari sertifikasi ada di Majelis Ulama," ucapnya menegaskan.
Walaupun negara yang membentuk dalam hal ini BPJHP, tambah dia, tapi keputusan akhir halal atau tidak ada di Majelis Ulama. Sekalipun bukan lagi logonya MUI yang dipakai karena sudah ada negara hadir di situ.
Baca juga: BPJPH jelaskan tiga pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal
Sebelumnya, Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 141 tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH.
Aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH yang telah diundangkan pada 4 Juni
2021. Serta tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
"Penetapan peraturan tarif layanan juga wujud komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian tarif serta transparansi biaya layanan sertifikasi halal di Indonesia," kata Aqil Irham.
Baca juga: Kemenag sebut pemilihan bentuk gunungan bukan berarti Jawa sentris
Baca juga: MUI: Penetapan logo halal perlu melibatkan aspirasi berbagai pihak
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2022
