Mulai dari kertas atau mebel kalau bisa bersertifikat
Jakarta (ANTARA) - Indonesia bersiap memasuki babak baru dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang diawali pembangunannya dengan melakukan rehabilitasi terhadap hutan-hutan yang ada di area tersebut, seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam kunjungan ke Persemaian Mentawir, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada 14 Maret 2022, Presiden mengatakan bahwa rehabilitasi dilakukan untuk mengembalikan area hutan sekitar IKN ke fungsi semula yaitu hutan tropis. Bukan hamparan vegetasi monokultur yang homogen.

Usaha melakukan rehabilitasi di wilayah ibu kota baru itu akan ditopang dengan pembangunan Persemaian Mentawir, yang akan menghasilkan 15-20 juta bibit untuk ditanam di lahan-lahan kritis.

Langkah itu diambil untuk memastikan tercapainya konsep Forest City atau kota hutan untuk IKN, di mana dari 256 ribu hektare areal otorita IKN sekitar 70 persen di antaranya berada dalam bentuk tutupan alam dan pepohonan.

Tidak hanya IKN, pemerintah Indonesia lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga terus berusaha melakukan penanaman kembali atau reforestasi untuk mengurangi deforestasi di Tanah Air.

Upaya rehabilitasi telah menjadi salah satu fokus Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tidak terbatas hanya hutan, tapi juga areal lahan gambut dan mangrove.

Dibentuknya Badan Restorasi Gambut, yang kini menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), menjadi salah satu indikator keseriusan pemerintah untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi terhadap area-area gambut dan mangrove yang telah terdegradasi karena berbagai sebab.

Sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain (forestry and other land use/FOLU) juga menjadi sorotan, ketika Indonesia menargetkan akan terjadi penyerapan bersih atau net sink karbon di sektor tersebut pada 2030. Dengan realisasi emisi nol bersih diharapkan tercapai pada 2060 atau lebih awal.

Dalam dokumen target iklim Nationally Determined Contribution (NDC) yang telah diperbarui, Indonesia menargetkan 29 persen pengurangan emisi gas rumah kaca pada 2030 dengan usaha sendiri. Jika memiliki dukungan internasional, maka diharapkan dapat mencapai target pengurangan 41 persen.

Dari target tersebut, FOLU memiliki target reduksi terbesar yaitu 17,2 persen dengan usaha sendiri dan 24,1 persen jika terdapat dukungan dari komunitas internasional.

Sisanya berasal dari sektor energi (11 persen dan 15,5 persen), limbah (0,38 persen dan 1,4 persen), pertanian (0,32 persen dan 0,13 persen) serta industri dan penggunaan produk atau IPPU (0,10 persen dan 0,11 persen).

Keseriusan Indonesia dalam pada sektor FOLU sudah menorehkan banyak capaian, salah satunya pada periode 2019-2020 telah berhasil dikurangi deforestasi sebesar 75 persen menjadi 115.460 hektare.

Jumlah itu memperlihatkan penurunan dibandingkan deforestasi 2018-2019 sebesar 462.460 hektare.

Angka deforestasi bruto pada 2019-2020 adalah sekitar 119.091 hektare dengan reforestasi seluas 3.631 hektare. Sementara deforestasi bruto pada 2018-2018 sebesar 465.500 hektare dan reforestasi seluas 3.000 hektare, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dari sisi kebakaran hutan, terjadi penurunan areal terbakar dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data SiPongi KLHK luas areal terbakar pada 2021 adalah 358.867 hektare, atau naik dari 296.942 hektare pada 2020.

Namun, jumlah itu itu memperlihatkan penurunan drastis dari luas areal yang terbakar pada 2015 dan 2019 yaitu 2,6 juta hektare dan 1,6 juta hektare.

Telah dilakukan juga rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif pada 2021 di areal seluas 203.386 hektare.

Rincian kegiatan rehabilitasi itu berupa rehabilitasi hutan di lahan seluas 46.752 hektare serta rehabilitasi mangrove kolaborasi KLHK dan BRGM di lahan seluas 35.881 hektare.

Sementara rehabilitasi lahan dilakukan di areal seluas 67.138,73 hektare, rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) 11.709 hektare.

Baca juga: Hari Hutan, pakar dorong pemakaian produk hutan bersertifikat

Baca juga: Petani sawit-swasta deklarasi perlindungan hutan stok karbon tinggi

Baca juga: Pemerintah dorong ekonomi berkelanjutan di sektor kehutanan

Hutan berkelanjutan

Menteri LHK Siti Nurbaya dalam peringatan Hari Bakti Rimbawan 2022 menyebut Indonesia akan terus bergerak memenuhi komitmen pengendalian perubahan iklim, tanpa menunggu janji-janji dari negara-negara maju.

Dia memastikan komitmen Indonesia untuk mencapai target FOLU Net Sink pada 2030 tersebut dengan telah diluncurkannya Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 lewat Keputusan Menteri LHK Nomor 168 tahun 2022.

Menteri LHK mengatakan sektor FOLU setelah 2030 ditargetkan sudah dapat menyerap gas rumah kaca bersamaan dengan penurunan emisi dari aktivitas transisi energi serta kegiatan eksplorasi sektor lainnya untuk mencapai netral karbon atau net zero emission pada 2060.

"Operasional pelaksanaan FOLU Net Sink 2030 akan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, melalui pengelolaan hutan lestari serta tata kelola lingkungan dan tata kelola karbon," kata Siti.

Target utama, ujarnya, tetap berfokus pada upaya pengurangan deforestasi dan degradasi hutan.

Meski tidak mudah, Siti menegaskan bahwa Indonesia akan tetap meletakkan fondasi pembangunan lingkungan dengan prinsip-prinsip dasar berkelanjutan.

Dasar berkelanjutan itu juga menjadi tema dari Hari Hutan Sedunia 2022, yang diperingati setiap 21 Maret. Tema tahun ini mengusung "forests and sustainable production and consumption" atau hutan dan produksi dan konsumsi berkelanjutan.

Dikutip dari situs Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) PBB, disebutkan bahwa manajemen hutan yang berkelanjutan menjadi salah satu kunci untuk menghadapi perubahan iklim.

Hutan juga berperan penting dalam menekan angka kemiskinan dan mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Untuk mendorong pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan diperlukan juga peran masyarakat, menurut Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University sekaligus peneliti di Center for International Forestry Research (CIFOR) Prof Herry Purnomo.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung praktik pengelolaan hutan berkelanjutan adalah dengan menggunakan produk kehutanan yang bersertifikat.

Hal itu perlu dilakukan, katanya, karena produk kehutanan mengikuti pembeli di mana ketika pembeli ingin menggunakan produk yang bersertifikat maka pengusaha atau pengelola hutan akan melakukan sertifikasi dan mengikuti kaidah pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan lestari.

Beberapa sertifikat produksi hutan berkelanjutan itu seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK yang dikeluarkan pemerintah. SVLK berfungsi memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh dari sumber yang memenuhi aspek legalitas.

Terdapat juga beberapa sertifikasi lain seperti ekolabel atau yang berada di tingkat internasional yang dikeluarkan Forest Stewardship Council.

Dia memberi contoh beberapa produk yang dapat digunakan masyarakat dengan sertifikat seperti mebel dan kertas.

"Jadi, kita bukan hanya netral-netral saja dari segi konsumen. Kita harus memiliki, mulai dari kertas atau mebel kalau bisa bersertifikat," tuturnya.

Untuk mendorong hal tersebut maka perlu keberpihakan dan kepemimpinan baik di tingkat nasional atau daerah untuk mendorong masyarakat menggunakan produk-produk hutan yang berkelanjutan. Salah satu langkahnya memulai penggunaan produk kehutanan yang bersertifikat di gedung-gedung pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga mendorong konsistensi upaya pemulihan lingkungan yang sudah berhasil dilakukan Indonesia dan pemanfaatan momentum seperti Presidensi G20 Indonesia.

Herry mengharapkan konsistensi penurunan deforestasi terus terjadi setiap tahun dan peningkatan upaya reforestasi.

Indonesia, ujarnya, kini menjadi pemimpin dalam hal pengurangan deforestasi dan perhatian komunitas internasional banyak tertuju kepada berbagai upaya yang dilakukan di Tanah Air.

Menurutnya, dengan konsistensi mendorong ke sistem berkelanjutan dan mendorong pemulihan lingkungan itu maka Indonesia bisa memimpin dengan memberikan contoh yang diperkuat dengan kepemimpinan G20 2022.

Baca juga: Wamenlu: Indonesia terdepan dalam kehutanan berkelanjutan

Baca juga: Menjaga dan memelihara hutan dengan pemanfaatan berkelanjutan
 

Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2022