Pemprov Jateng kaji pemberian subsidi biaya logistik ekspor UMKM

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengkaji usulan pemberian subsidi pada biaya logistik dan biaya angkutan laut untuk kegiatan ekspor produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Hal tersebut kami lakukan untuk mengatasi beberapa hal yang menghambat ekspor, salah satunya adalah naiknya biaya logistik," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Senin.

Menurut Wagub, kajian usulan tersebut sebagai bentuk strategi dan kebijakan yang dilakukan Pemprov Jateng untuk mengatasi persoalan-persoalan penghambat ekspor.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu mengungkapkan beberapa pelabuhan mengalami ketidakcocokan ukuran dan tipe kontainer yang masuk untuk impor, serta yang digunakan untuk ekspor.

Kemudian, adanya waktu tunggu yang lama di pelabuhan utama negara-negara maju menyebabkan terjadinya kongesti yang berakibat kapal tidak dapat beroperasi secara optimal dan frekuensi berlayar juga berkurang drastis sehingga menghambat proses ekspor.

"Selain itu juga menyangkut infrastruktur utama seperti pelabuhan muat yang kurang memenuhi syarat untuk berlabuhnya kapal-kapal besar sehingga pengiriman langsungnya masih belum maksimal, dan mempengaruhi kinerja ekspor Jateng," ujarnya.

Biaya logistik, lanjut Wagub, juga dipengaruhi alokasi peti kemas kosong oleh "main line operator" yang mayoritas masuk ke pelabuhan di Jakarta dan Surabaya, serta naiknya harga bahan bakar minyak.

"Kami meminta kepada pemerintah pusat untuk mendiskusikan perihal permasalahan kenaikan tarif angkutan laut untuk ekspor pada level nasional bersama pihak-pihak terkait agar dapat diperoleh kesepakatan mengenai penetapan batas tarif atas dan bawah," katanya.


Baca juga: Pemprov Jateng gandeng Perbarindo dampingi UMKM era digitalisasi
Baca juga: Wagub Jateng dorong sertifikasi halal produk UMKM
Baca juga: Jateng promosikan produk UMKM ke Singapura
Baca juga: Jateng siapkan ruang kerja bersama kembangkan industri kreatif UMKM