"Saya mikir soal merah, biru, hijau, itu tidak `the only assesment` untuk ada `reshuffle`. Tentunya Presiden lebih komprehensif. Tidak hanya merah, hijau, biru. `Doesn`t mean like that," kata Dipo ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Dipo mengatakan, memang ada fakta integritas dan penilaian kinerja. Namun masih ada faktor lain yang bisa menjadi alasan bagi Presiden untuk merombak kabinet.
Dia tidak menjelaskan secara rinci faktor-faktor apa saja yang bisa digunakan sebagai dasar perombakan kabinet.
Menurut Dipo, perombakan kabinet adalah hak Presiden sepenuhnya.
Pada kesempatan itu, Dipo memastikan bahwa Presiden Yudhoyono akan menyampaikan pidato kebijakan (policy speech). Presiden akan mengulas berbagai bidang kerja pemerintah dalam pidato tersebut.
Menurut Dipo, pidato kebijakan itu sangat penting karena bisa menjadi potret dan rencana kinerja pemerintah.
"Beliau nanti akan menyampaikan `policy speech` yang Insya Allah semuanya bagus ke depan," katanya tanpa bersedia mengatakan kapan Presiden akan menyampaikan pidato tersebut.
Sebelumnya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, Ryaas Rasyid mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pidato kebijakan ("policy speech") terkait evaluasi kebijakan dan program pemerintah untuk tiga tahun ke depan.
"Beliau akan menyampaikan `policy speech` dalam waktu dekat kepada rakyat," katanya setelah mengikuti rapat kabinet paripurna di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/9).
Ryaas tidak menyebut secara jelas kapan pidato kebijakan akan disampaikan. "Sebelum tanggal 20," katanya tanpa penjelasan lebih lanjut.
Dewan Pertimbangan Presiden telah memberikan masukan kepada Presiden Yudhoyono.
Namun, menurut Ryass Rasyid, Dewan Pertimbangan Presiden tidak memberikan masukan tentang perombakan kabinet. Dewan hanya mendalami beberapa masalah kinerja pemerintah dalam beberapa bidang.
"Ada beberapa masalah di bidang ekonomi untuk ditinjau kembali, termasuk keseimbangan pembangunan wilayah timur dan barat," katanya.
Dewan Pertimbangan Presiden juga menyarankan agar hubungan dengan parlemen dibuat semakin baik. Hal itu bertujuan agar pembahasan Rancangan Undang-undang tidak tersendat.
Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyatakan keprihatinan terhadap sejumlah persoalan ekonomi, seperti tingkat pengangguran dan pemerataan pembangunan.
(F008/R010)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
