"Karakter Pancasila itu menjadi lebih sempurna jika didukung oleh moral penyelenggara negara maupun warga negaranya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," kata Ryamizard Ryacudu pada diskusi "Membangun Kesadaran Pancasila di Kalangan Kaum Muda" di Gedung MPR/DPR/DPD , Jakarta, Kamis.
Diskusi yang diselenggarakan Fraksi PDI Perjuangan MPR ini menampilkan pembicara lainnya yakni pengamat politik dari Sugeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit.
Ryamizard menegaskan, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang harus mengatur moral dan sikap negara.
"Jadi, yang primer adalah Pancasila harus tercermin dalam karakter negara. Karena itu, segala upaya yang terkait dengan pengamalan Pancasila harus terfokus pada upaya membenahi kembali karakter negara," katanya.
Sementara itu, pengamat politik dari Sugeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit menilai, bangsa Indonesia sesungguhnya gagal memahami Pancasila sebagai ideologi negara.
Selama ini, kata dia, bangsa Indonesia memposisikan Pancasila sebagai sesuatu yang berbahaya, terancam, dan hanya sebagai slogan.
Padahal, kata dia, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan cita-cita cita-cita dari pendiri negara Indonesia.
"Kalau Pancasila hanya menjadi slogan, berarti kita gagal memahami Pancasila sebagai ideologi," kata Sukardi Rinakit.
Demikian pula dalam tataran praktis, kata dia, Pancasila belum diterapkan secara layak dan lebih cenderung sebagai korban.
Contohnya konkret gagalnya Pancasila sebagai ideologi negara, menurut dia, yakni tumbuhnya radikalisme serta seringnya muncul kekerasan di tengah masyarakat.
Ia menambahkan, para elite politik juga banyak yang belum memahami bahwa berpolitik itu adalah bagian dari bernegara yang berarti mematuhi amanah konstitusi.
Dalam konteks ini, kata dia, penyelenggara negara seharusnya melindungi warga negaranya agar tidak terjadi aksi kekerasan dan radikalisme.
"Tanpa kita sadari nilai-nilai Pancasila sudah bergeser di tengah bangsa Indonesia dengan tumbuhnya praktik liberalisasi," katanya.
Jika bangsa Indonesia memahami Pancasila, kata dia, seharusnya bisa meredam gerakan liberalisasi yang saat ini mengarah kepada neo-liberalisme.
(T.R024/A011)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
