"Kita dari awal sudah bilang akan mengawal pemerintah dari luar maupun dalam," kata Tifatul ketika menghadiri Rapat Pimpinan Muslimat NU di Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, ia membantah jika PKS mengeluarkan kalimat ancaman terkait isu reshuffle kabinet, seperti diwartakan media.
Sebelumnya diberitakan Sekjen PKS Anis Matta mengancam akan membuka kontrak politik antara PKS dengan Presiden Yudhoyono jika ada kader partai itu yang dicopot dari kabinet.
Menurut Tifatul, berita PKS mengancam itu tidak benar. Menurutnya, wartawan terlalu berlebihan dalam menulis berita yang memuat pernyataan Anis Matta.
"Jadi, Pak Anis ditanya bagaimana sekiranya menteri PKS dicopot? Kan itu pertanyaan wartawan, ya itu hak prerogratif presiden. Tapi kami punya kontrak politik. Wartawan tanya, apakah kontrak politik tersebut bisa dipublikasikan? Bisa jawabannya, supaya kita sama-sama tahu apa isinya. Ditulislah oleh satu dua media, PKS mengancam. Anda (wartawan) aja yang lebay," katanya.
Tifatul pun mengaku tidak risau jika ia dicopot dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika karena itu merupakan hak prerogatif presiden.
"Siap nggak siap itu hak prerogratif presiden. Sama aja nyawa anda mau dicabut malaikat. Emang mau ditanya dulu?" katanya.
Ia yakin keputusan Presiden melalui pertimbangan yang matang. Apalagi, katanya, Presiden bukan orang yang mudah terprovokasi dan bukan orang yang emosional.
"Tentu beliau sudah memikirkan masak-masak ke depan bagaimana pembangunan ini tetap berlangsung. Stabilitas politik, keamanan, ini nggak bisa digonjang-ganjing," katanya.
Menurutnya, isu reshuffle hanya ramai di luar, karena di dalam kabinet masih tenang-tenang saja dan berjalan normal.
(ANTARA)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
