"Rapat-rapat terbatas di DPR membahas masalah Satuan 3 sangat intens dan menyita waktu, sehingga para menteri kurang waktu untuk rapat-rapat di kabinet. Untuk itu diperlukan Wakil Menteri," kata Dipo di Jakarta, Jumat, menjawab pertanyaan mengenai adanya sejumlah wakil menteri baru.
Satuan 3 adalah mekanisme pembahasan APBN antara pemerintah bersama DPR yang sifatnya sangat rinci dan teknis terkait proyek-proyek dan penganggarannya. Mekanisme ini menyita banyak waktu untuk mencapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak.
Dipo Alam membantah kritikan mengenai adanya pos Wakil-Wakil Menteri baru, seperti antara lain Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Budaya dan Pariwisata, dan Wakil Menteri Kesehatan. Sejumlah pihak menuding bahwa diadakannya Wakil-Wakil Menteri adalah untuk membantu yang kinerja menteri yang kurang baik.
"Bukan karena itu, sekali lagi, Wamen (wakil menteri) bukan untuk membantu kinerja menteri yang kurang baik," katanya.
Dipo yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih memahami alasan dan pertimbangan adanya pos wakil-wakil menteri tersebut, karena penyusunan dan perombakan cabinet adalah hak prerogatif presiden.
Sebagai pembantu presiden dalam urusan kabinet, Dipo melihat adanya Wakil Menteri itu diperlukan untuk membantu kementerian dalam soal rapat-rapat kerja dengan DPR, pembahasan APBN, dan hal-hal teknis seperti masalah Satuan 3 yang memakan waktu dan perhatian.
Selain itu, tambah Dipo, mungkin saja pos Wakil Menteri itu juga dalam kaitan dengan restrukturisasi di kementerian-kementerian tertentu. "Presiden SBY lebih tahu soal ini. Tunggu saja ya," demikian Dipo Alam.
(A017)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
