Menurut Menkeu, saat mengungkapkan hasil pertemuan G20 di Jakarta, Senin, opsi tersebut antara lain menerapkan pajak pada setiap transaksi keuangan (financial transaction tax) untuk pembelian surat berharga negara.
Namun, opsi tersebut belum disetujui oleh negara-negara lain termasuk Indonesia karena masih dalam tahap pembicaraaan lebih lanjut.
"Di Eropa itu akan coba menetapkan `financial transaction tax` untuk transaksi pembelian saham, obligasi, derivatif. Itu akan dikenakan pajak. Tetapi tentu ada negara-negara lain yang belum sependapat. Jadi itu masih dalam pembicaraan," ujar Menkeu.
Menurut Menkeu, pajak tersebut belum bisa mendapatkan persetujuan karena dapat membuat sistem keuangan dalam negeri yang menekankan pada fungsi intermediasi (pengumpulan dana dan penyaluran kredit kepada masyarakat) menjadi terganggu.
"Kalau di Indonesia, kita itu mengkhawatirkan kalau financial transaction tax, akan membuat sistem keuangan kita yang sedang menekankan menjalankan fungsi intermediasi, terganggu. Karena kita ingin fungsi intermediasi bisa dilakukan dengan baik oleh perbankan kita," ujarnya.
Dalam pertemuan G20 di Paris, Prancis pada 13-14 Oktober kemarin, juga disampaikan Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan dan fundamental ekonomi baik sehingga tidak terpengaruh langsung dampak krisis di Eropa.
Namun, krisis Eropa dapat berpengaruh ke Indonesia melalui tiga kemungkinan, yaitu melalui jalur kepercayaan, jalur perdagangan dan jalur finansial atau keuangan.
"Kalau kepercayaan begitu semua orang tidak nyaman di negara berkembang, Indonesia bisa kena. Tapi kalau perdagangan, kita ini dominasinya ke Jepang, China, dan India, kalau tiga ini kena, itu bisa kena ke Indonesia. Terus kalau yang keuangan, perbankan di Eropa yang punya klaim besar kepada Asia Pasifik itu takutnya bisa kena ke kita," ujar Menkeu.
Selain itu, pertemuan tersebut, lanjut Menkeu juga membahas mengenai perjanjian finansial antar wilayah (regional financial arrangement) untuk wilayah Eropa sebagai sistem penanganan krisis di tingkat regional (Europe Financial Stability Facility/EFSF).
"EFSF itu juga inisiatif regional untuk bantu negara-negara di kawasan kalau memerlukan dukungan. Dan kita cukup maju, karena kita punya CMIM dan dihormati karena kita kan bersama ASEAN plus three. Kita juga akan kerja sama dengan IMF supaya fungsinya betul-betul jalan kalau diperlukan," ujar mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini.
Menkeu menambahkan pertemuan tersebut juga membahas peningkatan modal untuk Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan fiskal di negara Eropa yang rentan terhadap krisis.
"IMF bilang dia memerlukan tambahan resources untuk bisa menjalankan fungsinya. Karena kalau mau melakukan penyelamatan-penyelamatan, yang dulu untuk bailout Yunani segala macam kan IMF juga ikut uangnya. Jadi ini diperkirakan akan perlu lagi," ujarnya.
(S034/A026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
