"Untuk indikasi ke TPPU juga ada arahnya, sehingga tim penyidik kami terus melakukan pengembangan dan penyidikan dalam hal ini," kata Asmoro di Pontianak, Sabtu.
Baca juga: KPK panggil Wakil Ketua DPRD Buru Selatan terkait korupsi proyek jalan
Ia menjelaskan, saat ini JI masih dalam proses penyidikan sejak beliau mulai di tahan di sel Markas Polda Kalimantan Barat pada 29 Maret 2022, dan prosesnya tentunya memerlukan waktu.
Menurut dia, penyidik juga sudah meminta keterangan dari tim ahli, termasuk juga dari BPK. "Sekarang tinggal menunggu dari pihak kejaksaan sebagai JPU, dalam hal menggambarkan bahwa dalam kasus ini masuk tindak pidana korupsi (tipikor) atau mau ke tindak pidana lainnya, salah satunya TPPU itu," katanya.
Baca juga: KPK panggil Ketua DPRD Buru Selatan terkait kasus korupsi proyek jalan
Dalam kesempatan itu, dia menilai tersangka juga termasuk menyulitkan penyidik dan tidak kooperatif. Sebelumnya, JI ditangkap di Jakarta Barat, sekitar pukul 19.00 WIB Senin malam (28/3) di suatu kafe setelah namanya sempat dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang.
Polda Kalimantan Barat memasukkan namanya ke dalam daftar itu atas kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Tebas, Kabupaten Sambas pada 2019, saat dia menjadi direktur PT BAB, pelaksana proyek pembangunan jalan itu.
Baca juga: KPK panggil pihak swasta terkait kasus proyek jalan di Buru Selatan
JI sempat beberapa kali mangkir ketika dipanggil polisi, sehingga dinilai tidak kooperatif dan mempersulit proses penyidikan. "Hal itulah yang membuat Polda Kalbar menerbitkan status DPO terhadap JI," katanya.
Kasus dugaan korupsi itu mulai terkuak saat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat menggeledah satu ruangan di Dinas PUPR Kalimantan Barat pada 30 September 2020, dan hingga kini Polda Kalimantan Barat sudah menahan empat tersangka termasuk JI dengan kerugian negara sekitar Rp8,7 miliar.
Baca juga: KPK panggil dua saksi dalam penyidikan kasus proyek jalan di Bengkalis
Pewarta: Andilala
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022
