Kita harus mengeksekusi nilai komitmen Rp539 triliunJakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang melakukan transformasi raksasa (gigantic transformation) dalam konteks digitalisasi di dalam sistem bernegara.
Karena itu, pemerintah bakal memastikan nilai komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) dalam kegiatan business matching tahap I sebesar Rp539 triliun per hari yang dilaksanakan di Bali pada 22-24 Maret 2022, terealisasi.
“Kita harus mengeksekusi nilai komitmen Rp539 triliun,” ucap dia dalam pembukaan kegiatan business matching tahap II di Gedung Smesco, Jakarta, Senin.
Jika nilai komitmen PDN di Bali terealisasi, lanjutnya, maka akan menciptakan antara lain efisiensi di seluruh sektor, lapangan kerja tambahan, pengembangan teknologi, dan penambahan perolehan pajak. Hal ini dinilai juga bakal mendorong generasi muda melakukan berbagai kreasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Ini sebenarnya dampak dari COVID-19 yang memaksa untuk melahirkan inovasi-inovasi, meskipun banyak kekurangan pada mulanya,” ujar Luhut.
Seperti diketahui, pemerintah telah mewajibkan 40 persen belanja kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda), dan BUMN untuk membeli produk koperasi maupun UKM baik produk atau jasa.
Pembelian tersebut dilakukan melalui aplikasi e-Katalog buatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Menurut dia, adanya sistem yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan para pemangku kepentingan itu membutuhkan proses panjang mengingat pemerintah tengah melakukan transformasi digital dalam skala sangat besar.
“Dengan digitalisasi, nanti korupsi pun akan kurang karena adanya transparansi,” kata Menko Marves.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan business matching tahap II menargetkan nilai komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) sekitar Rp500 triliun.
Kedua, mendorong pelaksanaan kegiatan serupa di tingkat daerah secara mandiri dengan tujuan meningkatkan pengisian rencana umum pengadaan (RUP) hingga mencapai 100 persen.
Kemudian, meningkatkan realisasi pengadaan barang dan jasa yang saat ini sebesar Rp29,12 triliun, dan mendorong 1 juta UMKM onboarding ke aplikasi e-Katalog buatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Menurut Teten, kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan komunikasi antara pemerintah yang memiliki potensi pengadaan dan pelaku usaha selaku pemilik produk unggulan.
Lebih jauh, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba mengemukakan business matching tahap II merupakan salah satu rangkaian acara Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan PDN dalam upaya mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).
Kali ini, kegiatan business matching berlangsung dari 11-23 April 2022 yang akan dilanjutkan pada puncak acara di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada 22-23 April 2022 mendatang.
Rangkaian showcase dan business matching tahap II akan memamerkan produk alat kesehatan, wellness, K3 (Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan), alat berat, manufaktur, pertanian, teknologi informasi, komunikasi, digital, dan produk dari 17 sub sektor produk industri kreatif.
“Kegiatan tersebut akan diikuti dengan total jumlah peserta kurang lebih 400 UMKM dari seluruh Indonesia dan juga industri-industri besar,” ungkap Hanung.
Baca juga: Teten: Pelaku UMKM harus manfaatkan "Business Matching" tahap II
Baca juga: Luhut tekankan pentingnya integrasi sistem pengadaan barang/jasa
Baca juga: "Business matching" tahap 2 targetkan komitmen belanja PDN Rp500 T
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022
