Kepada pers di Jakarta, Kamis, Koordinator Forum Papua Bangkit Hengky Jokhu menegaskan setelah 48 tahun masyarakat Papua berintegrasi dengan NKRI, tetapi fakta yang didapati adalah 72,6 persen penduduk asli etnis Papua ras melanesia masih sangat miskin, dibiarkan tetap terisolasi, bodoh, ketakutan dan terbelakang.
"Human development index (HDI) Papua berada pada peringkat ke 33 atau terendah se-Indonesia," ujarnya.
Fakta lainnya tambah dia, tidak ada satupun orang asli Papua yang memiliki usaha properti, restoran, pompa bensin atau bahkan toko. Demikian pula bank pemerintah/swasta juga tidak percaya atau kurang berminat memberi pinjaman kepada pelaku usaha orang asli Papua.
Pada saat yang sama, Forum Papua Bangkit menegaskan para koruptor serta pejabat daerah menjadi raja-raja kecil kebal hukum yang dipelihara untuk kepentingan pejabat pusat.
"Papua menjadi surga bagi para pembalak hutan yang membuat rekening gendut segelintir oknum militer dan polri. Mafia peradilan dan konspirasi hukum tumbuh subur di sana," ujarnya.
Selain itu penyebaran epidemi HIV/AIDS di Papua merupakan yang tertinggi di Indonesia, yang semua itu seolah-olah "by design".
Atas berbagai fenomena itu, Forum Papua Bangkit yang beranggotakan masyarakat Papua yang ada di wilayah Jabotabek mendesak Presiden Yudhoyono selaku Kepala Negara dan Panglima Tertinggi agar menghentikan segala bentuk kekerasan di tanah Papua, menjamin keamanan dan kebebasan bagi setiap warga sipil yang hidup di bumi Papua.
"Kami juga meminta Presiden Yudhoyono membentuk tim pencari fakta mengusut tuntas segala bentuk pelanggaran HAM, khususnya rentetan peristiwa pembantaian warga sipil peserta Kongres Rakyat Papua III di Jayapura dan pembunuhan warga sipil di Puncak Jaya, Mimika," ujarnya.
Papua, ujar Hengky, juga mendesak Yudhoyono dan jajaran pemerintahannya membuka ruang dialog yang setara, adil dan bermartabat antara pemerintah pusat dengan komponen rakyat Papua.
Terkait implementasi program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, Forum Papua Bangkit menuntut Jakarta untuk melaksanakan pembangunan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan secara signifikan, menciptakan program 1000 enterpreneur Papua setiap tahun, membuka akseptabilitas permodalan bagi pengusaha pribumi Papua dari bank swasta maupun pemerintah.
Selain itu, mereka juga menuntut agar memberikan kemudahan kepada perbankan yang beroperasi di Papua, sehingga ada kemudahan proses penyaluran kredit kepada pengusaha asli Papua sehingga pengusaha lokal disana dapat berkembang dengan baik.
(T.D011/R018)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
