"Sedih saya, MUI berbuat begini (mengeluarkan fatwa golput haram) dikira dibayar," kata Gus Dur kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Gus Dur sendiri menyatakan tidak mempermasalahkan fatwa tersebut, dan ia tetap memilih memboikot pemilu 2009 dengan tidak menggunakan hak pilihnya.
"Orang bikin fatwa silakan. Kalau terjadi pelanggaran peraturan dalam pemilu maka kita boikot, dan saat ini sangat banyak pelanggaran," katanya.
Secara terpisah, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta pemerintah menghormati dan menjamin warga negara yang memilih golput.
Ketua Badan Pengurus YLBHI Patra M Zen mengatakan, prinsip HAM universal menempatkan hak memilih atau dipilih sebagai bagian dari hak dasar manusia yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan juga dijamin dalam konstitusi UUD 1945.
Negara, kata Patra, harus tetap berdiri di atas kepentingan semua warga negara dan tidak meneruskan fatwa haram golput itu sebagai bagian dari kebijakan negara yang mengikat semua warganegara.
YLBHI merasa berkepentingan untuk menyampaikan kepada publik untuk tidak terjebak dalam debat tentang golput yang amat potensial memecah-belah bangsa serta mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.
Dalam disiplin hak asasi manusia, kata Patra, tidak ada standar dan norma apa pun yang menyatakan bahwa setiap orang wajib memilih dan dipilih.
Sebaliknya yang diatur adalah kewajiban negara untuk memastikan hak ini dijamin pemenuhannya secara bebas.
"Apabila dikaitkan dengan keberadaan golput, YLBHI berpandangan bahwa negara tetap berkewajiban untuk menghormati dan melindungi warga negara yang mengambil pilihan untuk berpartisipasi secara pasif dalam bentuk golput tersebut," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
