"Kita tetap minta 2.5-3 persen. Itu angka paling moderat yang bisa meminimalisir resiko suara hangus dan sekaligus menjaga pluralitas politik yang sederhana," kata Hanif kepada ANTARA News, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, bila angka PT lebih dari tiga persen, maka akan berakibat buruk bagi pluralitas di negeri ini.
"Di atas angka itu akan makin banyak suara hangus dan pluralitas politik akan rusak, diganti dengan oligarkhi," katanya.
Selain itu, PT 2,5-3 persen masih bisa menjamin efektifitas pemerintahan, karena akan melahirkan kurang lebih 6 partai utama seperti sekarang ini.
"Jadi, sistem kepartaian akan tetap terjaga pluralitasnya dan sekaligus tetap sederhana. Perlu kita tegaskan bahwa konstruksi sistem pemilu itu bukan semata-mata menyederhanakan partai, tetapi menjaga agar entitas-entitas kebangsaan itu terwakili secara baik dalam sistem politik," kata Ketua DPP PKB itu.
Menurut Hanif, tolok ukur utama sistem pemilu itu adalah asas keadilan, keterwakilan dan proporsionalitas. Selebihnya adalah perkara sekunder.
"Nah, PT 4 persen itu nggak masuk dari segi asas keadilan, keterwakilan maupun proporsionalitas. Terlalu banyak suara yang hangus nanti. Keberagaman politik juga akan hilang kalau PT terlalu tinggi.
Oleh karena itu, ia berharap, Partai Demokrat dan Partai Golkar mau mempertimbangkan angka PT sebesar 2,5-3 persen itu.
"Dimana-mana politik itu nggak ada harga mati. Saya kira teman-teman PD dan Golkar juga berpandangan begitu. Pasti nanti semua dibicarakan. Yang penting rasionalisasi politiknya," kata Hanif. (Zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
