"Pembangunan PLTU ini harus rampung dan dioperasikan tepat waktu sehingga menunjang pasokkan listrik bagi masyarakat di kota da Pulau Ambon serta sebagian kabupaten Maluku Tengah," kata Ketua Komisi VII DPR-RI Achmad Ferial, di Ambon, Rabu.
Dia menegaskan, pembangunan PLTU dengan menggunakan bahan bakar batubara berkalori rendah itu, harus berjalan lancar dan selesai tepat waktu karena berdampak memperkuat sistem kelistrikan di Ambon sekaligus mengatasi krisis tenaga listrik yang selama ini terjadi.
Menyangkut berbagai masalah yang menghambat pembangunan PLTU itu, Achmad Ferial meminta PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara dapat mengkoordinasikannya dengan kontraktor pelaksana yang merupakan konsorsium serta pemprov Maluku.
"Berbagai masalah yang dihadapi dan menghambat pekerjaan mega proyek ini hendaknya dibicarakan dengan konsorsium yang menangani pekerjaan serta pemprov Maluku guna dicari solusi penyelesaiannya, sehingga pekerjaan proyek dapat berjalan lancar," katanya.
Sejumlah masalah yang menghambat pekerjaan proyek PLTU itu diantaranya masalah kepemilikan tanah, keterlambatan pengiriman peralatan dan material berupa tiang pancang dari Surabaya, serta perselisihan antara kontraktor pelaksana dengan sub kontraktor yang merupakan pengusaha lokal.
Dia menegaskan, jika PLTU berkapasitas 2x15 MW ini dapat beroperasi tepat waktu yang ditentukan, maka sejumlah mesin genset yang disewa PLN untuk mengatasi krisis listrik dapat dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan.
Dia juga berharap jajaran PT PLN khususnya Unit Induk Pembangunan (UIP) Pembangkit Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulmapa) yang dipercayakan menangani pembangunan PLTU tersebut, tidak terlena dengan kondisi yang terjadi, sehingga pelaksanaan proyek tersebut dapat rampung dalam enam bulan mendatang.
"Pengalaman selama ini sebagian proyek pembangunan PLTU di Indonesia selalu berjalan lambat dan molor dari waktu yang ditargetkan. Jangan sampai hal ini juga terjadi pada proyek PLTU Waai ini," ujar Achmad Ferial.
General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara (M2U), Julian Tamsir, mengatakan, Pembangunan PLTU Waai merupakan bagian dari proyek 10.000 MW untuk memperkuat pasokan listrik sistem Ambon, meliputi Kota Ambon dan sebagian Kabupaten Maluku Tengah, sekaligus memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang terus meningkat.
PLTU itu dibangun diatas lahan seluas 22,8 hektar yang berjarak sekitar 34 km dari pusat Kota Ambon dan akan menghabiskan dana sebesar 27,6 juta dollar AS serta Rp 241,167 milyar dari APBN.
Pekerjaan proyek ditangani konsorsium yang merupakan gabungan beberapa perusahaan, sedangkan konsultan supervisi engineering ditangani PT. Prima Layanan Nasional Engineering.
Dia menandaskan, krisis listrik yang terjadi di Ambon disebabkan karena mesin-mesin yang beroperasi pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Desa Poka dan Hative Kecil sudah berusia tua, sehingga sering mengalami kerusakan dan tidak mampu beroperasi optimal.
Saat ini PLN Maluku dan Malut sedang menyewa sejumlah mesin untuk memperkuat sistem kelistrikkan Ambon sekaligus mengatasi krisis listrik di wilayah itu, sambil mkenunggu penyelesaian pembangunan proyek PLTU Waai.
Sejumlah mesin yang disewa itu diantaranya genset berkapasitas 10 MW yang disewa dari Singapura sejak awal tahun 2010 dan dikoneksikan dengan sistem pembangkit di PLTD Poka, Kecamatan Teluk Ambon.
Sedangkan mesin berkapasitas 25 MW saat ini sedang dalam tahap pemasangan untuk dikoneksikan dengan sistem pembangkit pada PLTD Hative Kecil dan diharapkan pertengahan November bisa dioperasikan, guna menjamin pasokkan listrik di ibu kota provinsi Maluku itu.
(T.KR-JA/S006)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
