Karena itu, ia mengharapkan adanya percepatan realisasi nilai komitmen tersebut pada akhir April 2022.
"Realisasi pembelian produk dalam negeri juga akan di-posting pada akhir acara temu bisnis ini. Jadi Kejaksaan, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)), dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) akan memantau realisasinya, Kementerian Koperasi dan UKM akan fokus mendorong produktivitas dan inovasi UMKM," katanya di SMESCO Exhibition Hall, Jakarta, Senin, lewat keterangan resmi.
Saat ini, berbagai PDN berbasis teknologi, informasi, komunikasi, dan digital dari para pelaku UKM serta pelaku industri kecil menengah disebut kian siap menyuplai kebutuhan barang maupun jasa pemerintah.
Guna mendukung perkembangan berbagai produk teknologi dalam negeri, Kemenkop bekerja sama dengan Telkom, PT Inti, Institut Teknologi Bandung (ITB), Gakeslab (perkumpulan organisasi perusahaan alat-alat kesehatan dan laboratorium), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengisi pameran business matching tahap II dengan barang buatan lokal tersebut.
Baca juga: Teten: Pelaku UMKM harus manfaatkan "Business Matching" tahap II
"Kebutuhan teknologi dan informasi tentu paling banyak di Kominfo dan pemerintah daerah. Karena itu kami harapkan ada interaksi dengan UMKM, ada pendampingan, dan standar kualitas produk sehingga dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah," ujar Menteri Teten.
Dalam temu bisnis kali ini, dihadirkan pula pelatihan untuk para pelaku UKM agar memasukkan produknya ke dalam e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Selain memudahkan pengadaan produk UMKM ke kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, e-Katalog juga mempermudah proses pembayaran melalui kartu kredit pemerintah dengan bunga 0 persen.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate menyatakan bahwa pihaknya menyediakan anggaran sebesar Rp16 triliun yang dapat dibelanjakan untuk pembelian PDN.
Baca juga: "Business matching" tahap 2 targetkan komitmen belanja PDN Rp500 T
"Kominfo memberikan dukungan penuh pada LKPP agar belanja pemerintah ini dapat dilakukan dalam bentuk digital secara mudah dan terlindungi," ungkap dia.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Suharti menambahkan bahwa pihaknya mengalokasikan Rp15 triliun untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk PDN dari total alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp80,55 triliun.
“Kami targetkan 95 persen digunakan untuk barang dalam negeri," ucap Suharti.
Baca juga: "Business Matching" Belanja PDN catat nilai komitmen Rp214 T
Baca juga: Business Matching dua hari, belanja produk lokal capai Rp95 triliun
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
