Kepala Kantor Wilayah VI PT Jamsostek Junaedi di Surabaya, Senin, mengatakan, pembangunan rusunawa molor dari jadwal semula pada 2011, karena ada sejumlah kendala yang harus diselesaikan kedua belah pihak.
"Masalah krusial adalah menyangkut regulasi. Jamsostek sejak awal menginginkan rusun itu untuk disewakan kepada pekerja, tetapi Pemprov Jatim minta rusun bisa menjadi hak milik pekerja," katanya.
Konsep sewa itu sudah diberlakukan pada proyek rusunawa yang sudah dibangun Jamsostek di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) di Batam.
"Perbedaan regulasi Jamsostek dengan Pemprov Jatim itu perlu disamakan dulu, sehingga tidak melanggar aturan atau peraturan daerah di kemudian hari. Intinya sudah ada kata sepakat, mudah-mudahan awal 2012 bisa mulai dibangun," ujar Junaedi.
Nota kesepahaman pembangunan rusunawa di Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, telah ditandatangani Dirut Jamsostek Hotbonar Sinaga dan Gubernur Jatim Soekarwo pada Desember 2010.
Dalam kerja sama tersebut, Pemprov Jatim bertugas menyediakan lahan, sedangkan pembangunan dilakukan sepenuhnya oleh Jamsostek. Total lahan yang telah disiapkan sekitar 2,8 hektare.
Junaedi menambahkan, dari delapan blok rusunawa yang rencananya dibangun dengan masing-masing blok terdiri dari 50-60 kamar, pada tahap awal akan direalisasikan sebanyak empat blok.
"Dana untuk pembangunan rusunawa juga sudah disiapkan oleh Jamsostek, tinggal realisasinya. Dana itu dari iuran pekerja peserta Jamsostek dan kami kembalikan lagi kepada pekerja dalam bentuk tempat tinggal," tambah Junaedi.
Menurut ia, pembangunan satu blok rusunawa menghabiskan investasi sekitar Rp15 miliar-Rp17,5 miliar. Proyek itu untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal pekerja yang berada di kawasan industri Surabaya Barat.
(T.D010/S021)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
