Rekonsiliasi harus jadi syarat utama segala inisiatif politik demi perdamaian di Myanmar dan jadi indikator penting bagi suatu demokratisasi yang bermakna"
Jakarta (ANTARA News) - Myanmar yang sebelumnya bernama Burma ingin menjadi ketua ASEAN pada 2014 setelah dipaksa melepaskan kepresidenan bergilir perhimpunan bangsa Asia Tenggara itu pada tahun 2006.

Negara itu bergabung dengan ASEAN pada 1997, namun tetap menjadi sumber masalah bagi kelompok tersebut karena catatan hak asasi manusia (HAM) dan keengganannya mengarah ke demokrasi.

ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC), misalnya, merupakan salah satu kelompok yang vokal atas masalah politik yang terjadi di Myanmar dan mendesak delegasi KTT ASEAN menjadikan masalah konflik dengan kelompok etnik serta pelanggaran HAM di negara itu sebagai salah satu agenda KTT ASEAN ke-19 di Bali.

Dalam pernyataan persnya di Gedung DPR Jakarta, Senin, AIPMC menyambut baik berlangsungnya perubahan di Myanmar walau tetap prihatin dengan terus berlangsungnya konflik militer dengan kelompok etnik serta lambatnya reformasi politik dan perbaikan situasi HAM di sana.

Karena itu, AIPMC yang juga merupakan jaringan para anggota parlemen dari negara-negara anggota ASEAN memandang penting bagi delegasi negara anggota ASEAN memastikan masalah Myanmar itu secara resmi ditempatkan dalam agenda KTT ASEAN tahun 2011.

Presiden AIPMC Eva Kusuma Sundari mengatakan pemerintahan Myanmar saat ini kurang beritikad mendorong proses reformasi di negaranya. Amnesti rutin bulan lalu hanya membebaskan 10 persen dari sekitar 200 tahanan politik. Sementara penangkapan-penangkapan warga dengan motif politik tetap saja berlangsung.

"Rekonsiliasi harus jadi syarat utama segala inisiatif politik demi perdamaian di Myanmar dan jadi indikator penting bagi suatu demokratisasi yang bermakna," ujarnya.

AIPMC mendesak Indonesia sebagai Ketua ASEAN saat ini dan juga negara-negara ASEAN lainnya untuk mengingatkan Myanmar agar mengambil langkah penting mewujudkan rekonsiliasi dan menawarkan bantuannya untuk proses ini.

Tak perlu khawatir
Pengamat Hubungan Internasional, Dr. Hariyadi Wiryawan menilai Myanmar siap sebagai Ketua ASEAN pada 2014 dan tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan akan komitmen negara itu.

"Saya kira Myanmar siap menjadi Ketua ASEAN, yang belum siap mungkin justeru negara-negara lain," kata Hariyadi.

Ia mengatakan sejumlah negara Eropa dan Amerika boleh jadi menilai Myanmar yang tahun lalu baru saja menggelar pemilihan umum pertama dalam 20 tahun terakhir tidak siap memimpin negara-negara Asia Tenggara namun itu bukan hal yang krusial.

"Akan ada resistensi, tapi itu justeru menjadi peluang kita (ASEAN) untuk mengubah gambaran tersebut," katanya.

Ia menilai sudah saatnya, Myanmar memperoleh kepercayaan dan apresiasi akan perubahan yang dilakukannya, walaupun perubahan itu dilakukan dalam bentuk tahap demi tahap.

Pada putaran sebelumnya terkait rotasi kepemimpinan ASEAN, Myanmar harus merelakan gilirannya karena dinilai belum siap memimpin ASEAN. Pada saat itu negara tersebut masih berada di bawah rezim junta militer dan menahan ribuan tokoh oposisi, termasuk pemimpin prodemokrasi Aung San Suu Kyi.

Upaya ASEAN untuk menggandeng Myanmar dan memintanya meninggalkan gaya pemerintahan yang mengabaikan penghormatan terhadap HAM menunjukkan hasilnya dalam beberapa tahun terakhir.

Ini merupakan kabar baik, setelah berbagai upaya pihak Barat dengan pendekatan isolasi dan sanksinya gagal total.

Myanmar kemudian menyusun peta jalan damai menuju demokrasi dan secara bertahap memenuhi target-target yang telah ditetapkannya sendiri, dimulai dari menyusun konstitusi baru, menentukan aturan pemilihan umum dan menggelar pemilihan umum.

Sekalipun pihak Barat menilai apa yang dilakukan Myanmar hanya " sandiwara "belaka mengingat banyak jenderal penting di Myanmar yang kemudian duduk di pemerintahan sipil.

Namun apa yang dilakukan Myanmar adalah suatu cara menuju perubahan yang dipilih negara itu.

Para pengamat mengatakan suatu perubahan yang dramatis hampir tidak mungkin terjadi di Myanmar. Tetapi setelah upaya untuk menggagalkan Aung San Suu Kyi dari turut serta dalam pemilihan umum, pihak berwenang Myanmar akhirnya membebaskan peraih Nobel Perdamaian itu dan baru-baru ini partai Suu Kyi pun berpeluang untuk kembali ke arena politik.

Sesuai urutan, Myanmar seharusnya menjadi ketua ASEAN pada 2015, sementara Laos pada 2014. Tetapi pemerintah Myanmar berunding dengan pemerintah Laos untuk bertukar giliran sebagaimana Indonesia dan Brunei pada 2011 dan 2013. Kamboja akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2012, disusul Brunei tahun 2013.

ASEAN beranggota Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa beberapa pekan lalu telah berkunjung ke Myamar untuk melihat langsung kesiapan negara itu.

Pendekatan konstruktif
Indonesia yang menjadi ketua ASEAN 2011 dan negara-negara anggota ASEAN lainnya mesti melakukan pendekatan konstruktif terhadap Myanmar daripada pendekatan hukuman dan isolasi, kata pemerhati masalah internasional, Bonggas Adhi Chandra.

"Pendekatan isolasi dan sanksi terbukti tidak efektif terhadap Myanmar," kata Bonggas ,menanggapi wacana mengenai keketuaan Myanmar dan masa depan ASEAN.

Karena ASEAN mempunyai target "ASEAN Community 2015", maka Myanmar sebagai "bagian yang paling lemah" harus diperkuat langkah-langkah menuju demokrasinya, katanya.

Menurut dia, kesempatan Myanmar menjadi ketua ASEAN pada 2014 akan mempercepat demokratisasi seperti yang diinginkan rakyat Myanmar dan ASEAN.

"Sehingga pada 2015 mimpi ASEAN betul-betul bisa terwujud sebagai Masyarakat ASEAN yang demokratis dan menghargai hak asasi manusia," katanya.

Indonesia sebagai Ketua ASEAN harus mempersiapkan argumentasi yang bisa meyakinkan negara-negara Barat dan yang tak kalah penting adalah memantau dan memastikan bahwa semua langkah demokratisasi di Myanmar bisa sesuai dengan norma dan standar internasional, kata Bonggas.

Myanmar telah lama menjadi paria dunia tetapi penguasa baru negara itu tampak tertarik keluar dari kucilan itu dan mengubah sikap dengan rangkaian gerakan mengejutkan yang menjadi kemenangan diplomatik.

Pemerintah itu tampak akan membuat gebrakan penting di tingkat dunia pada pekan ini di Bali, delapan bulan setelah mengganti tentara penguasa, yang lama memerintah.

Presiden Myanmar, Thein Sein akan bertemu dengan pemimpin dari 10 anggota ASEAN dalam konferensi tingkat tinggi Asia Timur, saat Barack Obama menjadi presiden pertama Amerika Serikat ikut penuh bersama negara besar China dan Jepang.

Di Myanmar, tak ada yang menolak rencana untuk menjadi ketua ASEAN apalagi jika kepemimpinan ini akan semakin memperbaiki kehidupan rakyat Myanmar, kata Bonggas.

"Menlu Marty sebagai perwakilan ASEAN telah bertemu dan mendengarkan hampir semua pemangku kepentingan di Myanmar termasuk Aung San Su Kyi dan tidak ada yang menolak rencana ini," katanya.

Alasan lainnya, menurut dia, kekhwatiran negara-negara Barat dan juga ASEAN terhadap kedekatan Myanmar dan China.

Dia berpendapat, justeru dengan memberikan kepercayaan kepada Myanmar sebagai ketua ASEAN, maka Myanmar akan semakin mendekatkan diri ke ASEAN dibandingkan ke China.

Bagi Thein Sein, kehadirannya di Bali bukan pertama kali. Ia pernah mewakili Myanmar di ajang antarbangsa.

Tapi, pada pekan ini, ia akan tampil sebagai kepala negara dan untuk beberapa jam, mantan jenderal itu akan berada di gedung sama dengan Presiden Amerika Serikat Obama.

Myanmar terus membayangi KTT ASEAN.dan kali ini Thein Sein akan menunjukkan kesungguhannya negerinya menjadi ketua perhimpunan itu dan berperan serta dalam mewujudkan "ASEAN Community 2015".
(M016)

Oleh Mohammad Anthoni
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011