"Sebaiknya pemerintah memberikan insentif kepada mereka, sebab pemerintah harus bertanggung-jawab atas kebijakan yang diputuskannya, terutama kepada pihak yang paling rentan terdampak," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya, salah satu insentif penting untuk meringankan petani sawit rakyat adalah menyerap TBS tersebut dengan harga yang wajar, misalnya dengan membeli dan mengolah biofuel yang bersifat mandatori dari sawit rakyat.
Baca juga: Larangan ekspor sawit mulai berdampak kepada petani
Apalagi, lanjutnya, Komisi VII DPR bersama Kementerian ESDM telah menyepakati untuk meningkatkan kuota solar bersubsidi menjadi sebanyak 17 juta kiloliter untuk tahun 2022 dari sebelumnya yang sekitar 15 juta kiloliter.
Dengan program 30 persen biofuel (B30), lanjutnya, maka dapat diserap minyak sawit mentah lebih dari 5 juta kilo liter, terutama kalau program ini dapat ditingkatkan menjadi B40 atau B50, maka serapan minyak sawit mentah rakyat dapat ditingkatkan.
Selain itu, ujar dia, BUMN perkebunan dan anak perusahaannya yang mengolah hasil perkebunan harus didorong pemerintah untuk meningkatkan serapan TBS petani sawit rakyat tersebut.
Baca juga: Kementerian Pertanian siap percepat realisasi peremajaan sawit rakyat
Langkah ini, menurut Mulyanto, akan cukup menolong para petani sawit rakyat tersebut selama masa pelarangan ekspor CPO dan turunannya.
Untuk diketahui dari data Kementerian Pertanian, pada tahun 2019 luas lahan sawit rakyat sebesar 5,9 juta hektare atau sekitar 41 persen dari luas total lahan sawit nasional.
Sedangkan lahan BUMN hanya sebesar 4 persen. Sisanya sebesar 55 persen adalah lahan sawit dari swasta besar. Dengan kebijakan pelarangan ekspor, maka proporsi sawit rakyat yang terdampak dinilai cukup besar.
Baca juga: HKTI ingin kebijakan terkait sawit tidak rugikan petani
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
