Ketua BK DPRD Polman, Bahri di Polman, Rabu, mengaku akan segera mengidentifikasi beberapa anggota DPRD yang dianggap telah menyalahi aturan karena malas mengikuti agenda DPRD yang dianggap sangat penting sebab berkaitan dengan beberapa kebijakan yang harus diputuskan.
"Selain tidak menghargai institusi DPRD, beberapa legislator yang malas mengikuti agenda DPRD juga tidak menjalankan amanat dari rakyat, sementara kita tidak mungkin menjabat sebagai anggota DPRD tanpa dukungan besar dari seluruh warga," ungkapnya.
Untuk memberikan penegasan, dia mengaku akan segera mengeluarkan rekomendasi baik kepada unsur pimpinan DPRD Polman maupun kepada partainya masing-masing untuk memberikan sanksi disiplin, bahkan sanksi pencopotan jika pelanggaran yang dilakukan telah cukup parah.
Penegasan tersebut untuk menghindari tidak berjalannya fungsi DPRD baik sebagai kontrol terhadap pemerintahan maupun sebagai pembawa aspirasi rakyat sehingga beberapa legislator dianggap hanya menjadikan jabatannya sebagai batu loncatan.
"Jika Hal ini dibiarkan begitu saja, sejumlah anggota DPRD akan menganggap kebiasaan tersebut sebagai hal wajar, namun sangat berpengaruh signifikan baik terhadap kinerja DPRD maupun tugas dan fungsinya sebagai pembawa aspirasi," tukasnya.
Ketua DPRD Polman, Abdullah Tato juga mengharapkan hal yang sama agar seluruh anggota DPRD Polman tetap mematuhi seluruh tata tertib yang diterapkan, termasuk menghadiri seluruh agenda yang telah dijadwalkan secara tertib.
Dia juga berharap agar seluruh anggota DPRD menghadiri kegiatan tepat waktu, sebab sering kali kegiatan yang digelar DPRD harus diundur hingga beberapa jam hanya untuk menunggu beberapa anggota DPRD agar memenuhi quorum.
Bupati Polman, Ali Baal Masdar juga mengharapkan hal yang sama, sebab beberapa agenda yang selama ini dijadwalkan antara Pemkab Polman dan DPRD sering molor hingga ditunda beberapa kali akibat ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD.
Bukan hanya menyesalkan beberapa legislator, Bupati dua periode tersebut juga mengeritik sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang juga sering tidak mematuhi beberapa aturan yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugasnya.
"Kita semua telah mendapatkan gaji yang asalnya dari rakyat, sangat disayangkan jika kita hanya menerima gaji dan tidak memberikan pengabdian yang tulus kepada rakyat, sementara pengabdian itu sudah menjadi hak yang harus diterima rakyat," ungkap Bupati. (ANT-284)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
