Formulasi kebijakan energi kita tidak pernah kunjung ada. Bisa saja hal itu karena ketidakmampuan tim DEN sekarang ini.Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk melakukan evaluasi sebagai bentuk mengaktualisasikan pidatonya tentang reformasi birokrasi dengan melakukan format ulang (reformat) anggota-anggota Dewan Energi Nasional (DEN)
"Reformat ini juga bagian dari reformasi birokrasi bersih dan melayani. Harus menjadi prioritas utama Presiden SBY pada tahun 2012, di samping segera menyelesaikan pekerjaan rumah Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang tertunda terlalu lama," kata anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani, kepada ANTARA News di Jakarta, Selasa.
Duta Universitas Indonesia untuk Reformasi Birokrasi Indonesia (DUTA-RBI) itu mengatakan, "Formulasi kebijakan energi kita tidak pernah kunjung ada. Bisa saja hal itu karena ketidakmampuan tim DEN sekarang ini."
Sementara itu, lanjut Dewi, berbagai masalah energi, terutama pertambangan, semakin marak hingga sudah merambah ranah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, sudah saatnya bagi Presiden SBY untuk mengevaluasi anggota DEN.
"Salah satu perhatian utamanya adalah mengeluarkan dan mengganti anggota DEN yang menjadi perwakilan perusahaan asing. Tidak perlu ada perwakilan kepentingan asing karena sesungguhnya KEN haruslah berisi format-format kebijakan yang benar-bener pro kepada rakyat dan kepentingan kedaulatan energi NKRI ke depan," pungkas Dewi. (Zul)
Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2011
