Dalam sambutannya, Sharif menyebut bahwa bantuan PUMP merupakan salah satu program besar (grand strategy) KKP di tahun 2010-2014, fokus kegiatannya yaitu untuk memberdayakan masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Di tahun ini sudah 300 kabupaten/kota dari 33 provinsi di Indonesia telah diberikan bantuan tersebut.
"Oleh karena itu, bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan serta pengembangan wirausaha di dalam kelompok agar kelompok bisa mandiri." Dengan bantuan dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan poduksi, nilai produksi, pendapatan serta menumbuhkan wirausaha kelompok agar mereka dapat menghasilkan produk bernilai tambah dan mampu memperluas pasar, ujar Sharif.
Bantuan PUMP diberikan kepada 14 Kelompok Usaha Bersama (KUB) masing-masing senilai Rp 100 Juta per kelompok, 400 juta rupiah dana BLM PUMP-P2HP kepada 8 Kelompok pengolah dan pemasar ikan (Poklahsar) masing-masing senilai Rp 50 juta per kelompok, 500 juta rupiah Dana BLM PUMP Perikanan Budidaya kepada 5 kelompok pembubidaya ikan (Pokdakan) masing-masing Rp 100 Juta per kelompok dan bantuan sarana prasarana Perikanan Tangkap kepada 14 Kelompok Usaha Bersama (KUB) terdiri dari 14 mesin tempel senilai Rp 392 juta, 80 fish finder senilai 520 juta, 80 GPS Portable senilai Rp 400 juta, 102 jaring senilai Rp 510 juta dan 252 life Jacket senilai 75,6 juta.
"Untuk menunjang kawasan Minapolitan di Kedonganan, Badung, tahun 2012 akan dialokasikan dana Rp 4 miliar untuk pembangunan pasar ikan dan sarana prasarana lainnya," ucap Sharif.
Menurut Sharif, pencairan bantuan langsung kepada masyarakat kelautan dan perikanan menunjukan bahwa pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap terus berupaya dan berkomitmen untuk terus menanggulangi kemiskinan. "Sebagaimana telah kita ketahui, saat ini masih ada sekitar 30 juta rakyat miskin di Indonesia, dan 30 persen di antaranya merupakan masyarakat kelautan dan perikanan seperti nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan sehingga dengan bantuan langsung maka masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dapat hidup sejahtera dan pertumbuhan wirausaha di bidang perikanan budidaya di pedesaan juga dapat terdorong" ujar Sharif.
Lebih lanjut ia mengatakan, agar para pengusaha perikanan untuk berpikir industri dalam kegiatan perikanan sehingga usahanya dapat memberikan nilai tambah dan berjalan secara efisien. "Melalui industrialisasi kita akan meletakkan pelaku perikanan dan kelautan sebagai subjek, bukan objek, industrialisasi dilakukan untuk menciptakan nilai tambah sehingga bisa mengakselerasi peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan serta lainnya," kata Sharif.
Kepada Kelompok penerima dana bantuan PUMP, Sharif berharap agar segera memanfaatkannya sebagai modal kerja usaha, sehingga dapat lebih berkembang dan produktif sesuai dengan rencana usaha kelompok seperti pengadaan atau pembelian sarana usaha, peralatan, benih ikan, pakan, obat-obatan, serta sarana lainnya untuk kegiatan usaha.
Kemudian ia juga mengharapkan, kelompok penerima bantuan dan tenaga pendamping kelompok dapat melaporkan secara rutin hasil-hasil yang dicapai dari aktivitas usaha kelompok kepada Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan ke depan.
"Bantuan ini sedapat mungkin dikelola secara bersama oleh kelompok sehingga dapat berkembang sebagai modal usaha bagi anggotanya dan ke depan jumlahnya akan semakin berkembang sehingga dapat menjadi usaha yang besar," katanya.
Sebelumnya, Provinsi Bali menerima dana program pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode pertama 2011 sebesar Rp1,2 miliar. Dana tersebut dibagikan kepada 24 kelompok usaha pengolahan produk perikanan, 24 kelompok itu berasal dari tiga kabupaten di Pulau Dewata, yakni Kabupaten Klungkung, Buleleng dan Badung. Acara Penyerahan Dana Bantuan Langsung Masyarakat ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati BADUNG beserta jajaran Muspida Kabupaten Badung, Pejabat Kementerian/Lembaga dan instansi terkait, Pejabat Eselon I dan II Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta segenap jajarannya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Badung Provinsi Bali.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr. Ir. Yulistyo Mudho, M.Sc, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811836967)
Pewarta: Masnang
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2011
Ada yang harus sy sampaikan adalah sy ikut senang membaca berita yang bagus dan menyenangkan sehingga damai dan damai....maju indonesiaku....salam