"Jaminan keamanan itu sangat penting. Jangan mempertaruhkan faktor keamanan pada pelaksanakan pilkada di Aceh," katanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
Ketua Desk Aceh dan Papua tersebut mengatakan hal itu sebelum menerima laporan dari tim pemantau otonomi khusus Aceh dan Pupua.
Menurut Priyo, aksi penembakan yang terjadi di Aceh harus segera diusut tuntas dan segera menciptakan kondisi keamanan yang kondusif.
Ia mengemukakan, Desk Aceh dan Papua akan menggelar rapat dengan Menko Pulhukam, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, Menteri Hukum dan HAM, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu, setelah memasuki masa persidangan DPR RI pada pekan depan.
"Kami ingin meminta jaminan kepastian kondisi keamanan di Aceh kondusif sebelum pelaksanaan pilkada gubernur dan wakil gubernur," katanya.
Menurut dia, jika tidak ada jaminan keamanan dari pemerintah maka pertaruhannya akan lebih besar daripada kemungkinan konflik yang terjadi pada pelaksanaan pilkada.
Banyak laporan dari masyarakat, kata dia, yang mengkhawatirkan karena kondisi keamanan pada pelaksanaan pilkada Aceh yang dijadwalkan pada Februari 2012.
"Saya minta kepada pemerintah, agar mengedepankan pendekatan hati nurani, bukan hanya pendekatan prosedural," katanya.
Priyo meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Dalam Negeri menggunakan seluruh kewenangannya agar pelaksanaan pilkada Aceh bisa berjalan kondusif dan tenang serta melibatkan semua pihak termasuk yang sebelumnya bertikai.
Permintaan Priyo itu menyikapi aksi penembakan misterius di Aceh sejak malam pergantian tahun 2012.
Hingga saat ini telah lima orang dilaporkan meninggal dunia serta delapan orang lainnya mengalami luka tembak di beberapa lokasi di Aceh.
(T.R024)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2012
