Release, Penegakkan HAM memburuk selama 2011 - pelemahan hak ekon rakyat
Jakarta (ANTARA News) Komisi Nasional HAM menyatakan kinerja pemerintah dalam penegakkan HAM selama 2011 memburuk. Meski secara kuantitas laporan yang diterima Komnasham berkurang dari th 2010 tetapi kualitas pelanggarannya lebih serius/memburuk.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva K Sundari, di Jakarta, Senin, menyatakan, pada saat pemerintah membanggakan pertumbuhan ekononomi 6,5 persen namun pengaduan pelanggaran HAM terbanyak justru berkutat pada perampasan hak ekonomi rakyat.
"Bisa dipastikan di mana ada pertambangan dan perkebunan, di situ terjadi kekerasan berupa pemiskinan akibat terampasnya hak rakyat atas tanah dan sumber daya alam," katanya.
Konstruksi UU Pertambangan, UU Perkebunan, UU BUMN, UU Kehutanan, UU Otonomi Daerah secara akumulatif berdampak pada kehilangan akses dan kontrol rakyat miskin terhadap sumberdaya ekonomi.
Berkaitan dengan pelaku, PDI Perjuangan menyesalkan fakta polisi terindikasi menjadi pelaku utama dan terbanyak dari pelanggaran HAM.
PDI Perjuangan mengajak DPR dan pemerintah mendukung pembentukan Panitia Khusus Konflik Agraria dan SDA guna membenahi legislasi demi memastikan akses dan kontrol rakyat atas SDA. (ANT)
Pewarta: Ade P Marboen
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2012
