Secara persentase, anggaran yang diterima oleh Kemenparekraf hanya dipenuhi 46,86 persen dari kebutuhan yang diajukan sebesar Rp7,07 triliunJakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi (Kemenparekraf) mendapatkan pagu indikatif (perkiraan pagu anggaran) tahun 2023 sebesar Rp3,31 triliun.
“Secara persentase, anggaran yang diterima oleh Kemenparekraf hanya dipenuhi 46,86 persen dari kebutuhan yang diajukan sebesar Rp7,07 triliun,” ungkap dia saat rapat bersama Komisi X DPR yang dipantau secara virtual, Jakarta, Jumat.
Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 6-7 Juni 2022, lanjutnya, terdapat perubahan anggaran di unit tiga Badan Pelaksana Otorita, yakni Borobudur, Danau Toba, dan Labuan Bajo Flores sebesar Rp110,62 miliar dari sebelumnya Rp116,62 miliar.
Total pagu anggaran dari tiga Badan Pelaksana Otorita yang berkurang dilimpahkan ke dalam anggaran Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur untuk penguatan desa wisata dari Rp195,66 miliar menjadi Rp201,66 miliar.
“Untuk Satuan Kerja Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Danau Toba, dan Labuan Bajo Flores akan ada penyesuaian,” ucapnya.
Adapun total pagu anggaran 2023 yang akan digunakan untuk masing-masing unit, yaitu Sekretariat Kementerian sebesar Rp563,13 miliar, Inspektorat Utama Rp27,87 miliar, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Rp59,24 miliar, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan sebesar Rp281,06 miliar, lalu Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur sebesar Rp201,66 miliar.
Kemudian juga untuk Deputi Bidang Industri dan Investasi Rp91,76 miliar, Deputi Bidang Pemasaran Rp329,92 miliar, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) sebesar Rp231,92 miliar, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif sebesar Rp164,46 triliun, Badan Pelaksana Otorita Rp110,62 miliar, UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata sebesar Rp1,25 triliun.
Dalam kesempatan tersebut, usulan tambahan pagu indikatif Kemenparekraf sebesar Rp952,09 miliar yang tercakup dalam Rp3,31 triliun juga disetujui oleh Komisi X.
Rinciannya ialah Deputi Bidang Kebijakan Strategis sebesar Rp2,1 miliar, Deputi Bidang Industri dan Investasi sebesar Rp6 miliar, Deputi Bidang Pemasaran sebesar Rp3 miliar, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Rp36,25 miliar, Badan Pelaksana Otorita Borobudur sebesar Rp6,5 miliar, Politeknik Pariwisata Makassar sebesar Rp50 miliar, Politeknik Pariwisata Bali sebesar Rp328,5 miliar, dan Politeknik Pariwisata NHI Bandung Rp519,74 miliar.
Terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP), program-program prioritas nasional yang didukung oleh pihaknya adalah pengelolaan terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan reformasi pendidikan keterampilan dan transformasi digital. Adapun dukungan utama kementerian tersebut ialah Major Project Destinasi Super Prioritas (DSP).
“1 juta lapangan kerja hilang karena pandemi. Tahun ini mudah-mudahan kita dalam momentum menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Menparekraf.
Baca juga: Menparekraf: Anggaran Kemenparekraf 2023 turun, hanya Rp3,3 triliun
Baca juga: Realisasi anggaran Kemenparekraf 2021 capai 95,76 persen
Baca juga: Kemenparekraf alihkan anggaran BIP reguler untuk penanganan COVID-19
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022
