Outlook 2022 sebesar 15,3 persen ini kita berikan keputusan sangat strategis dan tetap dalam kondisi mitigasi yang kami hadapiJakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprediksikan penerimaan perpajakan tahun ini akan mampu tumbuh 15,3 persen (yoy) atau Rp1.784 triliun seiring pemulihan dan peningkatan harga komoditas.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan prediksi tersebut melampaui target penerimaan perpajakan dalam APBN 2022 yang sebesar Rp1.510 triliun.
“Outlook 2022 sebesar 15,3 persen ini kita berikan keputusan sangat strategis dan tetap dalam kondisi mitigasi yang kami hadapi,” katanya dalam Rapat Banggar DPR RI di Jakarta, Senin.
Febrio merinci perkiraan Rp1.784 triliun ini meliputi penerimaan bea dan cukai sebesar Rp299 triliun yang lebih tinggi dari target dalam APBN sebesar Rp245 triliun. Kemudian juga meliputi penerimaan pajak sebesar Rp1.485 triliun yang lebih tinggi dari target APBN sebesar Rp1.265 triliun.
Baca juga: Kemenkeu: Penerimaan pajak 2022 bakal tembus Rp1.485 triliun
Ia menuturkan proyeksi penerimaan perpajakan yang tumbuh mencapai 15,3 persen ini melampaui situasi sebelum pandemi yang rata-rata pertumbuhannya sebesar 6,5 persen sepanjang 2017-2019.
Di sisi lain, penerimaan pada 2020 anjlok hingga 16,9 persen karena adanya kebutuhan langkah countercyclical untuk membantu dunia usaha dalam mengatasi krisis pandemi COVID-19.
Selanjutnya keadaan mulai membaik sejalan dengan kasus COVID-19 yang terkendali dan terakselerasinya vaksinasi pada 2021 sehingga pertumbuhan penerimaan perpajakan mencapai 20,4 persen.
Baca juga: Menkeu: Penerimaan pajak tumbuh tak hanya karena harga komoditas naik
Sementara untuk tahun ini, Febrio mengatakan Indonesia masih menikmati harga komoditas global yang sangat tinggi atau commodity boom sehingga tercermin dalam penerimaan.
Meski demikian ia menegaskan pemerintah tetap berhati-hati dengan ketidakpastian yang terjadi seluruh dunia baik dalam kebijakan moneter maupun sistem perdagangan global.
“Indonesia walaupun sempat harus melarang ekspor beberapa komoditas tapi kami berhasil menjaga suplai dalam negeri dan saat ini sudah lepas lagi ekspor. Di banyak negara praktik ini sangat lumrah,” jelasnya.
Baca juga: Ekonom: Investasikan hasil "commodity boom" agar berdampak pada PDB RI
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
