Izin operasional yang dikantongi oleh pihak perantara menjadi jaminan keamanan yang unggul. Selain itu, pilihan pada aset investasi resmi seperti saham, obligasi, reksa dana atau perbankan, juga mampu mencegah terjadinya penipuanJakarta (ANTARA) - Masyarakat diminta lebih hati-hati dalam berinvestasi dengan menempatkan modal pada aset yang telah mendapat legalitas dari pemerintah dan penyedia jasa yang terdaftar di otoritas terkait agar terhindari dari tindakan penipuan.
"Izin operasional yang dikantongi oleh pihak perantara menjadi jaminan keamanan yang unggul. Selain itu, pilihan pada aset investasi resmi seperti saham, obligasi, reksa dana atau perbankan, juga mampu mencegah terjadinya penipuan," kata Direktur Riset Center of Reform on Ekonomics (Core) Indonesia Piter Abdullah, di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan untuk mengatasi investasi bodong yang belakangan marak dan banyak menjerat masyarakat harus dilakukan dari hulu ke hilir.
Di hulu, otoritas dan pemerintah serta masyarakat harus terus menyuarakan, melakukan edukasi, dan sosialisasi tentang investasi aman dan ciri-ciri investasi bodong.
"Di hilir, penegak hukum harus tegas mencegah dan memberikan hukuman kepada mereka yang terlibat," ujarnya.
Piter mengapresiasi langkah Bareskrim Mabes Polri yang mampu mengungkap sejumlah modus investasi bodong robot trading mulai dari Fahrenheit, investasi bodong bermodus suntikan modal alat kesehatan (alkes), Binomo, Viral Blast, dan sejumlah bentuk pengembangan dana lainnya.
Sejalan dengan aksi agresif Bareskrim itu, masyarakat mendapatkan jaminan keamanan lantaran aparat penegak hukum melakukan penanganan dengan meringkus sederet perusahaan investasi abal-abal tersebut.
"Selama ini banyak skema investasi yang menawarkan iming-iming imbal hasil tinggi, namun sasaran dari pelaku mayoritas adalah investor pemula yang minim literasi keuangan," ujar Piter.
"Kinerja Bareskrim sudah cukup bagus. Tetapi tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan terutama pada kejahatan cyber," ujarnya.
Meski begitu, gerak cepat Bareskrim itu perlu diimbangi dengan pendalaman literasi keuangan oleh pemangku kebijakan lainnya, sehingga pengetahuan masyarakat terhadap investasi aman lebih mumpuni.
Menurutnya, apabila literasi keuangan tidak dilakukan dengan masif, maka modus serupa tidak tertutup kemungkinan kembali terulang, dan bermuara pada banyaknya masyarakat yang terjebak dalam investasi bodong.
"Mengatasi penipuan investasi bodong tidak bisa Bareskrim sendiri. Semua pihak bisa ikut terlibat dan aktif membantu," katanya.
Baca juga: PPATK sebut telah blokir ribuan transaksi investasi ilegal
Baca juga: Satgas temukan 7 entitas tawarkan investasi tanpa izin pada April 2022
Baca juga: Polri blokir rekening senilai Rp30 miliar terkait trading Fahrenheit
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022
