Jakarta (ANTARA News) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus bertanggung jawab atas sistem distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang lemah, kata anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani.

Di sela rapat kerja dan dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan empat penyalur BBM bersubsidi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/1) malam, Dewi Aryani mengemukakan beberapa kelemahan dalam pendistribusian dan pengawasan BBM bersubsidi, antara lain persentase pencapaian kinerja yang masih jauh dari target.

Selain itu, kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Dewi Aryani, penyaluran BBM bersubsidi belum semuanya tepat sasaran kepada yang berhak.

Dijelaskan, keempat distributor itu seharusnya sudah memiliki dan mengimplementasikan stock & sales management system dan harus sudah memberlakukan IT infrastructure monitoring system sebagai sistem dan manajemen pengendalian dan pengawasan yang terintegrasi.

Dengan demikian, kata Dewi, manipulasi dan kebocoran dapat dideteksi sejak dini, di samping penanganan yang sistematis juga akan mengunci kebocoran-kebocoran yang ada, baik dari oknum internal maupun eksternal.

Diungkapkan pula, pembagian wilayah dan point service masing-masing distributor juga tidak jelas indikatornya. Dalam hal ini, BPH Migas harus bertanggung jawab terhadap amburadulnya sistem kewilayahan kerja keempat penyalur ini.

"Wilayah gemuk menjadi bancakan, sementara wilayah terpencil hingga wilayah perbatasan negara ini tidak terpenuhi penyalurannya," kata Dewi.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini memandang perlu penataan ulang terhadap pemerataan BBM bersubsidi, termasuk pelaksanaan evaluasi soal kapasitas, kapabilitas, dan komitmen para penyalur.

"Komite BPH Migas juga harus melaksanakan sosialisasi dan publikasi menyeluruh dan terus menerus soal distribusi dan pemenuhan BBM bersubsidi kepada masyarakat luas sehingga yang berhak benar-benar mendapatkan haknya," katanya menandaskan.

Ia juga berharap kepada masyarakat menjadi mitra BPH Migas dalam pelaksanaan kontrol sosial.  

Menurut dia, masyarakat akan aware tentang hal ini jika sistem manajemen kehumasan BPH Migas juga berjalan sebagaimana mestinya.

"Integrated communications management system juga harus mulai dibangun dan dilaksanakan oleh BPH Migas dan para distributornya," demikian saran Dewi Aryani.

(D007)

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2012