Dialog itu penting di awal, tapi kalau sudah sepakat harus dilaksanakan.Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah harus tegas dan terbuka dalam menyelesaikan konflik di daerah, demikian mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Senin.
"(Bentuk ketegasan) Ya dengan menegakkan hukum," kata Kalla saat berbicara pada Pekan Konstitusi yang diselenggarakan Kelompok DPD di MPR RI dengan International Conference of Islamic Scholars (ICIS) di Menteng, Jakarta, Senin (30/1).
Kalla menilai konflik dan tindakan anarki di sejumlah daerah telah berada pada tahap membahayakan.
"Seakan-akan yang berlaku di negeri ini hukum rimba. Artinya, yang melaksanakan hukum (itu) kekuatan, bukan hukum itu sendiri," katanya.
Setiap penyelesaian konflik, tutur Kalla, harus kembali ke hukum yang juga terbuka untuk menerima usulan.
Kalla mengatakan, pengambilan keputusan dalam penyelesaian konflik seperti demonstrasi buruh di Tangerang dan Bekasi beberapa waktu lalu harus diperbaiki.
"Dialog itu penting di awal, tapi kalau sudah sepakat harus dilaksanakan. Jadi, pemerintah disamping terbuka juga harus tegas," kata Kalla.
Kalla menilai demonstrasi hendaknya tidak melanggar kepentingan umum.
"Boleh demo, tapi tidak menutup jalan tol, jangan kuasai pelabuhan, tidak boleh bakar rumah atau kantor," kata Kalla.
I026
Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2012
