berhubungan dengan masyarakat dan mudah dipahamiJakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengharapkan isu digital yang dibahas dalam Digital Economy Working Group Presidensi G20 Indonesia tidak hanya menjadi diskusi untuk kalangan tertentu, melainkan dapat diterima dan bermanfaat untuk masyarakat luas.
"Kami harap isu yang diangkat di DEWG tidak hanya beredar di sekitar pengambil keputusan, tapi juga masyarakat luas," kata Ketua Tim Pelaksana DEWG sekaligus Direktur Ekonomi Digital, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo, I Nyoman Adhiarna, dalam webinar "Berdaya Lewat Konten", Selasa.
Digital Economy Working Group (DEWG) adalah kelompok kerja baru yang membahas isu digital. Isu digital pada Presidensi G20 Indonesia bersifat lintas sektoral sehingga DEWG menjadi pertemuan untuk membahas topik tersebut.
Baca juga: Anggota G20 dukung isu prioritas yang diusung Indonesia pada DEWG
Isu yang dibahas pada forum DEWG beririsan dengan pembahasan aspek digital pada engagement group dan working group Presidensi G20 lainnya.
Pembahasan isu digital pada DEWG, menurut Adhiarna tergolong isu tingkat tinggi, namun, berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, Kominfo berupaya agar isu digital yang rumit ini bisa sampai ke masyarakat dalam bahasa yang mudah dipahami.
Untuk mewujudkan hal ini, Kementerian Kominfo memanfaatkan media sosial atau menggandeng kreator konten agar isu di G20 bisa sampai ke masyarakat.
"Isu yang rumit bisa disampaikan, berhubungan dengan masyarakat dan mudah dipahami," kata Adhiarna.
Digital Economy Working Group merupakan peningkatan dari Digital Economy Task Force. Forum ini pertama kalinya diadakan pada Presidensi G20 Indonesia dan Kementerian Kominfo menjadi pengampu forum pertama ini.
Mengingat betapa pentingnya isu digital dalam forum DEWG, Kominfo melibatkan pemangku kepentingan baik dalam negeri maupun mancanegara. Di dalam negeri, Kominfo memiliki National Knowledger Partner yang terdiri dari tiga perguruan tinggi, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran dan lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
Sementara itu, National Strategic Stakeholder terdiri dari, antara lain, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) dan Asosiasi E-Commerce Indonesia.
Pada tingkat mancanegara, Kominfo menggandeng Global Knowledge Partner antara lain ITU, UNESCAP, UNCTAD dan OECD.
Indonesia bulan ini akan menggelar sidang DEWG ketiga di Labuan Bajo pada 20-21 Juli.
Baca juga: BI: Desain acuan mata uang digital bank sentral masih belum selesai
Baca juga: Menkominfo targetkan pusat data berbasis cloud pertama beroperasi 2024
Baca juga: Presidensi G20 fasilitasi diskusi transformasi global berbasis digital
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2022
