LIRA akan kawal Pemerintahan Presiden Jokowi

Jakarta (ANTARA) -

DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) akan mengawal dan mengawasi Pemerintahan Presiden Jokowi agar terwujud pemerintahan yang bersih sekaligus bisa menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat.

"Pengawasan dan pengawalan ini sangat penting dan menjadi kunci untuk terciptanya "check and balance" sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur melalui peran aktif dalam pembangunan di berbagai bidang," kata Presiden LIRA Andi Syafrani dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu.

LIRA adalah mitra komunikasi dan mediasi yang bersifat kerakyatan demi terwujudnya perubahan yang berintegritas, akuntabel, dan berkeadilan demi terwujudnya Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berwibawa.

Dia mencontohkan isu dan program "landreform" Presiden Joko Widodo yang disebutkan sebagai program strategis dan penting untuk didukung dan dikawal pelaksanaanya agar dipastikan menguntungkan dan menyejahterakan masyarakat.

Baca juga: Anggota DPR harap LIRA terus konsisten membantu rakyat

"Landreform atau reforma agraria di bawah Presiden Jokowi harus kita dukung karena akan berdampak besar kepada kehidupan rakyat," kata Andi.

Dalam kesempatan itu, Andi mengatakan pihaknya berkomitmen memihak untuk kepentingan rakyat dan konsisten menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah.

"Komitmen dan konsistensi LIRA terhadap isu dan persoalan publik yang memihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok, apalagi kepentingan individu," kata Andi yang baru dilantik menjadi Presiden LIRA.

LIRA yang merupakan ormas besar berbasis LSM dan tersebar di seluruh Indonesia memiliki cita-cita besar untuk memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat di atas kepentingan apa pun.

Menurut Andi, LIRA berdiri tegak di atas asas dan prinsip perjuangan menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan; menjunjung tinggi demokrasi, hukum, hak-hak asasi manusia; dan mengutamakan supremasi hukum.

Baca juga: Program reforma agraria perlu fokus distribusi lahan pangan petani

LIRA, kata dia, mendorong kesejahteraan ekonomi, sosial, politik, agama, budaya, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan Kamtibmas berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Setelah dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pembina LIRA Ahmad Ali, Andi Syafrani melantik dan mengukuhkan kepengurusan DPP LIRA sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Kamis (21/7).

Rakernas I LIRA yang mengangkat tema "Tanah dan Air untuk Rakyat", kata Andi, adalah bukti kepedulian dan komitmen LIRA untuk memperjuangkan dan memastikan reformasi agraria yang dilakukan pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Menteri ATR/BPN siap tindak mafia tanah

"Tidak boleh ada ketimpangan dan kesenjangan kepemilikan aset tanah lagi dan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan harus dipenuhi oleh negara karena itu adalah amanat konstitusi negara ini," ucapnya.

LIRA, tambah dia, menyadari tantangan dan masalah yang dihadapi Indonesia saat ini sangatl banyak dan berat.

"Maka, penyelenggara negara harus serius dan sungguh-sungguh dalam bekerja untuk kepentingan rakyat, tidak boleh memberi celah lagi untuk ditunggangi kepentingan oligarki," kata Andi.