Sekretaris Jenderal Wantannas Laksamana Madya TNI Harjo Susmoro menyebut rekomendasi hasil prasidang pertama yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk nantinya menjadi rancangan kebijakan terkait ekonomi sirkular.
“Penanganan ekonomi sirkular yang ini jadi sangat vital karena dalam proses kegiatan, baik di industri maupun lainnya, banyak material-material terbuang yang sebenarnya bisa dimanfaatkan sampai batas yang paling kecil sehingga akan memberikan nilai ekonomi kepada negara,” kata Harjo usai memimpin jalannya acara di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.
Rekomendasi kedua, lanjut Harjo, terkait dengan masalah food loss and waste (permasalahan makanan), di mana Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara penghasil limbah makanan tertinggi di dunia dengan kerugian mencapai puluhan triliun setiap tahunnya.
Baca juga: Wantannas gelar prasidang guna sempurnakan strategis keamanan nasional
Harjo menyebut selain masih banyak masyarakat yang sulit untuk memenuhi kebutuhan makannya, sejatinya makanan yang dikelola dengan baik agar tak berakhir menjadi limbah bisa meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri, sehingga diperlakukan penanganan strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna meminimalisir produksi limbah makanan.
“Ketiga, berkaitan dengan masalah kemiskinan ekstrem. Dari data yang ada angka kemiskinan ekstrim justru bertambah, ini perlu penanganan strategis juga yang baik agar ini bisa kita mengurangi,” ujarnya.
Harjo mengatakan rekomendasi terkait hal tersebut diperlukan sebagai akselerasi guna mewujudkan target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Rekomendasi terakhir, lanjut Harjo, ialah terkait dengan penguatan demokrasi Pancasila yang berkaitan juga dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang agar bisa berjalan dengan lancar, damai dan aman.
Baca juga: Wantannas dorong penyelesaian konflik permanen di Poso
“Kalau kita biarkan terus terjadi degradasi demokrasi Pancasila dan ini akan mengganggu pelaksanaan khususnya pesta demokrasi 2024,” ucapnya.
Harjo menyebut hasil dari pra sidang berupa sejumlah rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo setelah dilakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan masukan yang terkumpul guna memutuskan suatu kebijakan demi tercapainya stabilitas keamanan nasional.
Jika telah disahkan presiden selaku Ketua Wantannas, kata Harjo, naskah rancangan dokumen strategis tersebut akan jadi panduan untuk memberi arahan kepada kementerian dan lembaga maupun stakeholder terkait.
“Tugas dari Setjen Wantannas adalah memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan rancangan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan mendesak, yang berkaitan dengan bagaimana menghadapi atau mengantisipasi kemungkinan adanya ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional,” kata Harjo.
Baca juga: Dewan Ketahanan Nasional apresiasi manajemen keamanan Pupuk Kaltim
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2022
