Langkah itu menegaskan tekad pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran guna melawan kehadiran militer China yang semakin dirasakan.
Di bawah rancangan anggaran itu, pemerintah juga akan menyisihkan sekitar 4,5 triliun yen (Rp495 triliun) bagi kebijakan utama Perdana Menteri Fumio Kishida untuk meningkatkan investasi di bidang-bidang seperti inovasi hijau dan digitalisasi, menurut rancangan tersebut.
Skema anggaran tersebut, yang menjadi pedoman bagi kementerian dalam mengajukan permintaan belanja untuk tahun anggaran berikutnya, akan disetujui oleh kabinet pada Jumat.
Penghapusan pagu pertahanan itu, yang telah menjadi kebiasaan dalam beberapa tahun terakhir, terjadi ketika invasi Rusia ke Ukraina dan kehadiran militer China yang berkembang di Asia telah meningkatkan kesadaran publik akan risiko geopolitik.
Pemerintah mengatakan pada Juni dalam dokumen kebijakan ekonomi tahunan bahwa mereka ingin secara drastis meningkatkan pengeluaran pertahanan "dalam lima tahun ke depan".
Pemerintah menyebutkan jadwal waktu khusus untuk pengeluaran tersebut untuk pertama kalinya.
Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di bawah Kishida juga telah mengusulkan untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi dua persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam waktu lima tahun, dari sekitar satu persen.
Di masa lalu, pemerintah menetapkan pagu yang ketat untuk setiap pos pengeluaran dalam anggaran negara untuk mengendalikan utang negara yang besar.
Kebijakan itu telah berubah dalam beberapa tahun terakhir ketika pemerintah berupaya melindungi ekonomi dari guncangan seperti pandemi COVID-19.
Akibatnya, anggaran tahunan terus berkembang dan mungkin melebihi 107,6 triliun yen (Rp11.826 triliun) tahun ini pada tahun fiskal 2023. Angka itu merupakan yang tertinggi selama 11 tahun berturut-turut, kata beberapa analis.
Dalam anggaran tahun fiskal 2022, pos untuk pertahanan mencapai 5,4 triliun yen (Rp593 triliun), meningkat hanya lima persen dari pengeluaran awal.
Pengeluaran untuk bidang kesejahteraan sosial, sebaliknya, mencapai sepertiga dari total pengeluaran karena populasi yang menua dengan cepat di negara itu.
Berdasarkan garis-garis besar anggaran yang disetujui pada Jumat, kementerian dan lembaga pemerintah akan mengajukan permintaan anggaran kepada kementerian keuangan pada akhir Agustus. Kementerian keuangan akan menyusun rancangan anggaran pemerintah pada akhir Desember, yang memerlukan persetujuan parlemen untuk mulai diberlakukan.
Sumber: Reuters
Baca juga: PM Jepang sebut tak ada target angka dalam pengeluaran pertahanan
Baca juga: Rusia akan perkuat pertahanan di tengah sikap permusuhan Jepang
Presiden Jokowi undang Kaisar Jepang Naruhito ke Indonesia
Penerjemah: Mulyo Sunyoto
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2022
