"IHO adalah organisasi independen yang sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo agar para pensiunan terus mengabdi karena memiliki kekayaan pengalaman," kata Ketua Umum IHO Abidinsyah Siregar dalam acara Deklarasi IHO di Gedung Stovia, Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Senin.
IHO yang kini terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) bernomor 20220621203904316349 berawal dari diskusi spontan para deklarator yang umumnya merupakan purna bakti ASN dan purnawirawan TNI/Polri.
Mereka ada Abidinsyah Siregar, Mayjend TNI (Purn) Ben Yura Rimba, Haslinda Daulay, Mohammad Joni, Dra Gemala Rabi'ah Hatta, Hanifah Husein Baldan, Chazali Husni Situmorang, Adriyati Rafly dan Brata T. Hardjosubroto.
Abidinsyah yang menjabat Deputi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) periode 2013-2017 mengatakan obrolan pada deklarator saat itu seputar sektor layanan kesehatan di Indonesia.
"Posisi berbagai indeks kesehatan, indeks pertumbuhan, dan indeks lainnya terkait lingkungan, indeks perilaku, Prevalensi penyakit dan sebagainya yang cenderung belum semakin membaik, bahkan menurun kualitasnya," katanya.
Baca juga: Kemenkes berikan TTD bagi siswi SMP-SMA untuk ciptakan Indonesia sehat
Baca juga: Indonesia berpeluang adopsi teknologi kesehatan yang lebih luas
Abidinsyah mengatakan IHO diniatkan untuk berkontribusi kepada bangsa melalui sinergi mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945, khususnya menghadirkan Indonesia Emas 2045.
"Visi kami adalah Indonesia Sehat Dalam Keadilan dan Adil Dalam Kesehatan. Dengan pengalaman baik dan buruknya, bertekad membaktikan diri, tidak meninggalkan gelanggang pengabdian," katanya.
IHO mengusung tiga program utama dalam perbaikan kualitas kesehatan nasional, yakni mengupayakan seluruh rakyat Indonesia memiliki catatan medis, mendorong program Kementerian Kesehatan "Isi Piringku" sebagai suatu gerakan nasional yang diselenggarakan secara terpadu, kolaboratif dan massif.
"Kita tahu bahwa tidak mungkin Kementerian Kesehatan dengan ide cerdas memasyarakatkan isi piringku sementara piring dan isinya bukanlah milik Kementerian Kesehatan," katanya.
Program prioritas lainnya adalah memperbaiki tata kelola pendidikan kedokteran sebagai pengampu kekuatan nasional di bidang kesehatan.
"Pendidikan Kedokteran seharusnya ditanggung pembiayaannya oleh negara, karena apa yang kelak mereka kerjakan adalah tugas negera yang berhubungan langsung dengan hak asasi. Tinggal diatur hak kesejahteraannya sesuai dengan tingkat kesulitan wilayah kerja," ujarnya.
Pada agenda yang sama, Ketua Dewan Penasihat IHO Agum Gumelar mengatakan kegiatan deklarasi tersebut merupakan pertanda bahwa proses pengabdian harus diteruskan meskipun telah purnatugas.
"Masalah kesehatan di Indonesia masih memprihatinkan, capaian keberhasilan sektor kesehatan di Indonesia masih di bawah negara lain," ujarnya.
Mantan Menteri Perhubungan RI itu mendorong IHO mengevaluasi dan menganalisa layanan kesehatan di Indonesia untuk disampaikan kepada pemerintah dengan cara elegan, santun dan penuh etika.
"Buat program kerja yang memungkinkan untuk dilakukan di tengah masalah kesehatan yang luas. Hasil observasi tuangkan dalam analisa dan saran kepada Kemenkes maupun mitra," katanya.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) Adib Khumaidi yang turut hadir dalam agenda tersebut berharap IHO menjadi mitra strategis dalam mendorong masukan positif bagi pembangunan sektor kesehatan di Indonesia.
"Permasalahan kesehatan yang masih kompleks, tentunya membutuhkan masukan dari berbagai pihak. IHO bisa memposisikan diri menjadi partner memberikan masukan terkait intervensi menyelesaikan problematika kesehatan," katanya.
Baca juga: Menkes: Indonesia lebih baik dari negara lain hadapi gelombang BA4-BA5
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2022
