Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo di Bandung, Jumat mengatakan pihaknya menetapkan pemilik sebuah perusahaan itu sebagai tersangka. Menurutnya penimbunan limbah B3 itu berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
"Kami sudah mengambil sampel dan dikarenakan limbah ini menghasilkan karsinogen, maka dalam jangka panjang bila terus terakumulasi, ini bisa mengakibatkan kanker dan juga mengakibatkan gangguan pertumbuhan janin bagi ibu yang hamil," kata Kusworo di lokasi CV ML.
Baca juga: KP2C desak investigasi pencemaran Sungai Cileungsi
Kusworo menjelaskan, perusahaan itu merupakan perusahaan yang melakukan proses pudar atau washing terhadap kain jin. Menurutnya perusahaan itu bekerja sama dengan produsen kain jin untuk melakukan kegiatan tersebut.
Namun, kata dia, seharusnya limbah dari perusahaan tersebut dilakukan pengeringan melalui filter press untuk kemudian diangkut oleh pihak ketiga yang mempunyai izin untuk melakukan penguraian limbah.
"Tapi, faktanya dengan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) yang dimiliki, limbah perusahaan ini hanya sedikit yang diurai, sebagian besarnya dikeringkan menggunakan matahari, kemudian dibuang ke tanah perkarangan," kata Kusworo.
Menurut Kusworo, perusahaan itu telah ada sejak tahun 2009. Namun, kata dia, kegiatan pembuangan limbah secara ilegal ke tanah pekarangan itu sudah dilakukan sejak 2020.
"Sehingga setelah dua tahun berjalan ini mengakibatkan limbah yang sudah tertumpuk ini memiliki kedalaman 1,08 meter ya," katanya.
Jika tertumpuk di dalam tanah, menurutnya limbah B3 dari kegiatan perusahaan tersebut bisa mempengaruhi air tanah. Sehingga masyarakat di sekitar perusahaan tersebut yang mengonsumsi air tanah, menurutnya bisa mengalami dampak dari limbah B3 itu.
"Tentunya setelah kita tahu ada pelanggaran hukum ini, kita pasang garis polisi dan kita hentikan sampai dengan proses pidana berjalan," kata Kusworo.
Berdasarkan keterangan tersangka, menurutnya kegiatan pembuangan limbah secara ilegal itu dilakukan untuk menghemat biaya operasional perusahaan.
"Ini harus dikuras atau diangkat, bahkan sampai ke tanah yang terkontaminasi juga harus diangkat sehingga tidak memberi dampak negatif lagi bagi masyarakat," katanya.
Akibat perbuatannya, tersangka pemilik perusahaan dijerat Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman maksimal hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp3 miliar.
Baca juga: MAKI temukan dugaan penyelundupan limbah beracun di Kepri
Baca juga: DLH sebut kematian ikan sapu-sapu Kalibaru bukan karena limbah kurban
Baca juga: KLHK kenakan pidana berlapis ke tersangka pengelola limbah B3 ilegal
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
