"Thaksin hanya percaya pada tata demokrasi saat ia dapat memanfaatkannya," kata pemimpin Demokrat Abhisit Vejjajiva di sekitar 40.000 pendukungnya.Bangkok (ANTARA News) - Partai utama penentang Thailand hari Jumat mendesak raja negeri itu menunjuk pardana menteri baru untuk memecahkan kebuntuan politik, sementara ribuan pendukungnya berunjukrasa di ibukota negara tersebut. "Perdana menteri dan kabinetnya harus bertemu dan minta raja menunjuk perdana menteri dan kabinet," kata partai Demokrat dalam selebaran selama unjukrasa di dekat Istana Agung di Bangkok tengah, yang disiarkan Kantor Berita AFP. Demokrat dan dua partai terkemuka lain memboikot pemilihan umum dini pekan mendatang itu, yang mereka katakan tidak dapat berlangsung jujur, dengan menuduh Perdana Menteri Thaksin Shinawatra mencurangi persiapannya. "Thaksin hanya percaya pada tata demokrasi saat ia dapat memanfaatkannya," kata pemimpin Demokrat Abhisit Vejjajiva di sekitar 40.000 pendukungnya. Abhisit menuding Thaksin mencampuri tugas pengawas mandiri, seperti, Komisi Nasional Pemberantas Korupsi dan Mahkamah Konstitusi, untuk merusak tata uji-imbang. Demokrat juga menyeru penyelidikan mandiri atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Thaksin. Mereka menginginkan Thaksin terikat pada pembaruan politik. Pihak istana kerajaan Thailand pekan lalu meminta stasiun televisi menayangkan film berisi seruan raja tahun 1992 dalam upaya mencegah kerusuhan berdarah serupa, karena keadaannya sama dengan yang terjadi saat ini. Upaya tersebut dinilai memperlihatkan keprihatinan raja akan sikap Perdana Menteri Thaksin dalam menghadapi unjukrasa terhadapnya. Keenam stasiun televisi itu memperlihatkan Suchinda Kraprayon, mantan kepala pemerintahan tentara dan Chamlong Srimuang, yang memimpin "kekuatan rakyat", berunjuk rasa dengan tujuan menggulingkan Thaksin, sementara perdana menteri tersebut ingin bertahan. Keadaan itu membuat rasa prihatin mendalam Raja Bhumibol. Sejumlah 50 orang meninggal dalam unjukrasa disertai kekerasan bertujuan menggugat pemerintah, yang membuat kuatir banyak pihak akan menjadi unjukrasa terbesar anti-pemerintah, yang akan berakhir dengan pertumpahan darah. Thaksin berulang kali menyatakan tidak akan tunduk terhadap keinginan gerombolan massa dan mengatakan penentang telah menghianati demokrasi dengan niat melakukan boikot pemilihan umum. Unjukrasa terhadap Thaksin dimulai pada Januari lalu setelah perusahaan keluarga Thaksin menjual saham perusahaan mereka, Shin Corp, kepada perusahaan Singapura tanpa membayar pajak. Keluarga Thaksin menerima 73,3 miliar baht (sekitar 19 triliun rupiah) sesudah mereka menjual hampir 50 persen sahamnya di Shin Corp kepada Temasek, perusahaan modal negara Singapura. Komisi bursa saham Thailand (SEC) ahir Februari menjernihkan Thaksin dan puterinya dari kesalahan penjualan bulan Januari itu, tapi menyatakan puteranya bersalah melakukan pelanggaran kecil.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
