“UMKM mampu menyuplai kebutuhan alkes dalam negeri sekaligus memproduksi alkes yang bisa subtitusi produk impor. Kementerian Koperasi dan UKM bersinergi dengan berbagai pihak mengembangkan produk UMKM untuk diperbaiki agar menjadi rantai pasok industri nasional," kata Teten dalam sebuah kegiatan di Solo, Jawa Tengah, lewat keterangan resmi, Jakarta, Sabtu.
Lebih lanjut, ia mengajak setiap orang menyamakan persepsi antara kebutuhan dari industri dan rantai pasok yang disediakan pelaku usaha sehingga UMKM bisa diarahkan antara lain memproduksi alkes dengan teknologi sederhana.
“Sayang sekali jika jarum suntik saja kita harus impor," ucapnya.
Menurut dia, pengadaan belanja pemerintah di dalam negeri sudah sangat baik. Sejumlah alkes yang sudah masuk pengadaan barang di Kementerian Kesehatan dari hasil produksi usaha mikro ialah kassa, kapas, masker, maupun sarung tangan.
Pihaknya hendak mengembangkan riset yang bisa digunakan untuk pengembangan alkes dengan kolaborasi bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program matching fund yang membiayai penelitian dan pengembangan join riset di kampus serta produknya dibuat UMKM.
Dalam acara “Fasilitasi Pengembangan Alkes Produksi UMKM” di Solo, Teten turut memberikan apresiasi kepada Kemenkes yang sudah menyelenggarakan kegiatan tersebut.
"Saya kira kegiatan ini akan semakin mendorong aksi kolaboratif dan sinergi lintas sektor, terutama dalam menyukseskan arahan Presiden untuk meningkatkan penyerapan produk dalam negeri dan mengurangi produk impor," ujar Menkop.
Seperti diketahui, pemerintah sudah menetapkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) bahwa 40 persen belanja pemerintah atau sekitar Rp400 triliun harus menyerap produk UMKM dan koperasi.
Jika angka itu dibelanjakan, lanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan akan menambah lapangan kerja sekitar dua juta orang atau pertumbuhan ekonomi 1,85 persen.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerangkan sekitar 50-60 persen alkes dan obat-obatan berasal dari produk impor. Dia meminta apa saja produk alkes yang bisa diproduksi dalam negeri tidak dibeli dari luar negeri kembali.
Seandainya 20 persen UMKM membuat alkes, sebut dia, maka sangat membantu ekonomi dalam negeri.
Kata Budi, pihaknya melakukan program afirmasi sehingga pengadaan barang lewat Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun di e-katalog bisa dilihat secara online.
"Tapi kalau UMKM yang sudah masuk ke pengadaan, sistemnya kita lock, jadi tak bisa lagi pengadaan lewat impor. Saat ini yang sudah 100 persen produk dalam negeri dari Kemenkes itu tempat tidur rumah sakit, dan ke depan kami proyeksikan timbangan badan di posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) produknya dalam negeri semua," ungkapnya.
Baca juga: Teten pastikan produk minyak makan merah diserap pasar
Baca juga: Teten: Pengelola mal swasta harus berani tampilkan merek-merek lokal
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
