Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDIP menyayangkan langkah Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang turut meresmikan gedung dakwah Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) yang berlokasi di Jalan Martanegara, Kota Bandung.
Sekretaris Umum Bamusi Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah, di Jakarta, Rabu, mengkritik sikap Wali Kota Bandung itu.
"Organisasi yang senantiasa intoleran terhadap adanya berbagai macam kegiatan keagamaan dan dihadiri oleh pejabat formal itu adalah kebuntuan pikir dan juga masuk kepada pemikiran pemikiran yang intoleran," kata Gus Falah dalam keterangannya.
Gus Falah berpandangan, Indonesia sudah jelas berasaskan Pancasila dan menghormati pemeluk agama Islam.
"Saya pikir enggak ada problem selama tidak mengganggu kebhinekaan yang ada," tutur Gus Falah.
Dia mengingatkan gerakan intoleran tentunya akan membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Para pejabat seharusnya berdiri tegak menjaga harmoni antar umat beragama.
"Para pemimpin daerah khususnya wali kota Bandung dan pejabat pejabat yang hadir itu tidak patut ketika harus meresmikan sebuah organisasi intoleran," kata Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ini.
Seharusnya, tambah dia, tidak ada ruang bagi ruang gerak organisasi intoleran. Gus Falah mempertanyakan apa maksud dan tujuan para pejabat Kota Bandung hadir dalam peresmian itu.
"Yang keblinger adalah pejabat-pejabat yang datang itu, apakah tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan, apakah tujuannya itu hanya mencari muka biar dipilih kembali ketika dia mencalonkan wali kota? tidak bisa begitu. Seluruh gerakan intoleran harus kita bumi hanguskan dari NKRI," tegas Gus Falah.
Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) RI juga menyayangkan dan menyesalkan langkah Wali Kota Bandung Yana Mulyana itu.
"Menurut saya, bukan pada tempatnya Wali Kota memfasilitasi bahkan mendukung pandangan dan sikap yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Posisi negara harusnya memoderasi," kata Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kerukunan Umat Beragama Nuruzzaman melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (30/8).
Menurut Bib Zaman, sapaan akrabnya, organisasi masyarakat dan paham keyakinan yang secara terang-terangan menebarkan kebencian jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran agama.
Negara tidak semestinya memberikan dukungan, akan tetapi lebih kepada memoderasi cara berpikir, sikap dan praktik keberagamaanya, katanya lagi.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022
