DPRD DKI minta BUMD antisipasi rendahnya serapan PMD

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta mengantisipasi rendahnya serapan Penyertaan Modal Daerah (PMD) seperti yang terjadi pada sejumlah BUMD pada tahun 2021.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar mengimbau agar seluruh BUMD penerima PMD untuk lebih matang dalam membuat perencanaan program, sehingga saat dana tersebut diterima, bisa langsung dilaksanakan.

"Seharusnya Dirut yang memohon pengajuan PMD ini sudah mempersiapkan programnya. Begitu uang cair, langsung running. Jangan menunggu uang, baru melakukan perencanaan, kan enggak bagus juga," ujar Taufik dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Taufik sendiri meminta agar seluruh penerima PMD melaporkan secara detail sisa dana yang tidak sempat dipergunakan, sehingga jelas alur dan pertanggungjawaban.

Pasalnya, dari tujuh BUMD penerima PMD, hanya satu yang dinilai optimal, yakni PT MRT Jakarta yang mampu menyerap 100 persen, sementara enam BUMD lainnya penyerapan PMD masih di bawah 70 persen.

Masing-masing yakni PT Jakarta Propertindo (JakPro) 61 persen atau Rp2,3 miliar dari anggaran Rp3,8 miliar; Perumda Pasar Jaya 35,22 persen atau Rp290 miliar dari anggaran Rp823 miliar.

Kemudian Perumda Pembangunan Sarana Jaya 27 persen atau Rp48 miliar dari Rp175 miliar; Perumda PAM Jaya 10,36 persen atau Rp9,7 miliar dari Rp94,5 miliar.

Sedangkan PT Food Station Tjipinang Jaya yang diberikan PMD Rp50 miliar dan PT Jakarta Tourisindo (JakTour) yang diberikan PMD Rp138 miliar tidak mampu melakukan penyerapan, atau 0 persen.

"Yang kami khawatirkan ini sisa saldo PMD ini mau dibawa ke mana? Jika memang dikembalikan, tulis di bawahnya. Ini kan enggak dijelaskan," ucap Taufik.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jaktour atau Jakarta Experience Board (JXB) Novita Dewi menjelaskan pihaknya tidak mampu melakukan penyerapan karena dana tersebut keluar di akhir tahun. Karenanya dia menjanjikan pihaknya akan lebih matang menggunakan PMD di tahun 2022 ini.
Baca juga: DPRD dan Disdik DKI sepakat atasi kendala pengendapan dana KJP
Baca juga: Tak temukan penyebab tawuran, DPRD soroti anggaran atasi konflik
Baca juga: DPRD ingin Dinas Kebudayaan DKI ambil hikmah tak tercapainya target