Ia mencontohkan Presidensi G20 Indonesia bisa meredam konflik antara Rusia dan Ukraina guna memperlancar rantai pasok global sehingga kenaikan harga komoditas dunia bisa ditekan.
“Kalau pertemuan G20 diarahkan untuk memberikan jembatan perdamaian itu, maka sepertinya kenaikan harga minyak dunia juga bisa ditekan,” kata Dhanny dalam diskusi daring Indef yang dipantau di Jakarta, Kamis.
Presidensi G20 Indonesia juga bisa diarahkan untuk membujuk negara-negara produsen minyak dunia yang tergabung dalam Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) agar meningkatkan produksi mereka.
Namun hal tersebut mungkin akan sulit dilakukan mengingat negara-negara penghasil minyak dunia juga diuntungkan dari kenaikan harga minyak.
“Karena negara-negara itu juga mendapatkan keuntungan luar biasa sehingga mereka aji mumpung memanfaatkan kenaikan harga minyak itu,” katanya.
Dhanny menambahkan tambahan bantuan sosial senilai Rp24,17 triliun tidak cukup meredam dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri kepada daya beli masyarakat.
Tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,64 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang senilai Rp150 ribu untuk enam bulan, seharusnya mencapai Rp1 juta per bulan bagi tiap KPM.
“Dengan menggeser alokasi untuk subsidi dan kompensasi yang bisa tembus Rp500 triliun kepada BLT, hal itu seharusnya bisa dilakukan untuk menambah daya beli masyarakat. Kemudian, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kelanjutan proyek-proyek mercusuar yang bisa dialokasikan untuk belanja sosial,” ucapnya.
Baca juga: G20 OSH Network ingatkan perlu ada kuasa setara pengusaha dan pekerja
Baca juga: Indonesia dan China gelar konferensi kewirausahaan 20 Oktober 2022
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
