Jakarta (ANTARA) -
Briptu Firman Dwi Ardiyanto, mantan Banum Urtu Roprovos Divpropam Polri tidak mengajukan banding atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menjatuhkan saksi mutasi bersifat demosi selama satu tahun.
 
"Atas putusan tersebut pelanggar tidak menyatakan banding," kata Juru Bicara Divisi Humas Polri Kombes Pol. Ade Yahya melalui siaran pers Polri TV yang dilihat di Jakarta, Kamis.
 
Sidang KKEP memutuskan Briptu Firman Dwi Ardiyanto terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
 
Perangkat Sidang KKEP memutuskan sanksi kepada Briptu Firman Dwi Ardiyanto berupa sanksi etika, yaitu perbuatan pelanggar dinyatakan perbuatan tercela.
 

"Dan kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di depan Tim KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan," kata Ade.
 
Saat ini Briptu Firman Dwi Ardiyanto telah dimutasi sebagai BA Pelayanan Markas (Yanma) Polri sejak 22 Agustus lalu.

Baca juga: Brigadir Frillyan tak ajukan banding atas putusan sidang etik

Baca juga: Pengamat sebut penegakan kode etik Satpam lebih bagus dibanding Polri
 
Selanjutnya, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri siang ini kembali menggelar Sidang KKEP untuk terduga pelanggar Ipda Arsyad Daiva Gunawan, mantan Kasubnit I Unit I Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.
 
Dalam sidang tersebut menghadirkan empat orang saksi untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ipda Arsyad Daiva Gunawan, yakni AKBP ARA, AKP RS, Kompol IR, dan Briptu RRM.
 
Hingga hari ini total 10 anggota Polri telah menjalani sidang etik dan telah dijatuhkan sanksi, mulai dari sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) hingga mutasi bersifat demosi dan sanksi kewajiban meminta maaf.
 

Sebanyak lima anggota Polri dijatuhkan sanksi PTDH adalah Irjen Pol. Ferdy Sambo, Kombes Pol. Agus Nur Patria, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo dan AKBP Jerry Raymond Siagian.
 
Kemudian tiga orang dijatuhkan sanksi mutasi bersifat demosi selama satu tahun, yakni AKP Dyah Chadrawathi, Bharada Sadam, Briptu Firman Dwi Ardiyanto. Sanski demosi selama satu tahun kepada Brigadir Frillya Fitri Rosadi. Sedangkan AKBP Pujiyarto dijatuhkan sanksi berupa permintaan maaf kepada institusi dan pimpinan Polri.

Baca juga: Kapolri sahkan Komisi Banding Ferdy Sambo
 
Saat ini ada tiga anggota Polri terkait pelanggaran etik berat terlibat dalam menghalangi penyidikan kasus Brigadir J (obstruction of justice) yang menunggu antrean untuk disidang etik, yakni mantan Karo Paminal Propam Brigjen Hendra Kurniawan, Mantan Wakaden B Ropaminal Divpropam Polri AKBP Arif Rahman Arifin, dan Mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widyanto.
 
Sidang etik terhadap ketiga terduga pelanggar dijadwalkan pekan depan.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022