Jika disetujui, penangguhan itu menjadi kasus pertama di blok ekonomi itu, yang beranggotakan 27 negara, terkait sanksi baru untuk melindungi supremasi hukum secara lebih baik.
EU memperkenalkan sanksi keuangan baru itu dua tahun lalu, sebagai respons atas "kerusakan demokrasi" di Polandia dan Hongaria.
Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban menekan pengadilan, media, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kalangan pendidikan, serta membatasi hak-hak sejumlah kelompok masyarakat selama lebih dari satu dekade kekuasaannya.
"Ini tentang pelanggaran aturan hukum yang membahayakan penggunaan dan pengelolaan dana EU," kata Komisaris Anggaran EU Johannes Hahn. "Kami tidak dapat menyimpulkan anggaran EU cukup terlindungi."
Dia menyoroti ketidakberesan sistemik dalam aturan pengadaan publik di Hongaria, perlindungan yang tidak memadai terhadap konflik kepentingan, kelemahan dalam penuntutan yang efektif dan kekurangan dalam tindakan antikorupsi lainnya.
Hahn mengatakan Komisi Eropa merekomendasikan penangguhan sekitar sepertiga dana kohesi yang direncanakan untuk Hongaria dari anggaran bersama EU untuk periode 2021-27 senilai total 1,1 triliun euro (Rp16,53 kuadriliun).
Dana sebesar 7,5 miliar euro yang dipangkas setara dengan 5 persen dari perkiraan PDB 2022 negara itu.
Saat ini, negara-negara EU memiliki waktu hingga tiga bulan untuk mengambil keputusan terkait usulan tersebut.
Hahn mengatakan janji terbaru Hongaria untuk merespons kritik EU adalah langkah signifikan ke arah yang benar tetapi masih harus diterjemahkan ke dalam undang-undang baru dan tindakan praktis sebelum EU diyakinkan.
Korupsi
Pemerintah Orban mengusulkan pembentukan badan antikorupsi baru dalam beberapa pekan terakhir ketika Budapest ditekan untuk mengamankan anggaran bagi ekonominya yang melemah dan forint Hongaria, mata uang berkinerja terburuk di bagian timur Uni Eropa.
Orban, yang menyebut dirinya "pejuang kebebasan" melawan pandangan dunia Barat yang liberal, menyangkal bahwa Hongaria lebih korup daripada negara lain di Uni Eropa.
Komisi Eropa telah memblokir sekitar 6 miliar euro (Rp90,14 triliun) dana yang direncanakan untuk Hongaria dalam bentuk stimulus pemulihan ekonomi COVID karena masalah korupsi yang sama.
Menurut dokumentasi Reuters, Orban pada 2018 menyalurkan dana pembangunan EU kepada teman-teman dan keluarganya, sebuah praktik yang menurut organisasi-organisasi hak asasi manusia sangat memperkaya orang-orang terdekatnya.
Korupsi juga memungkinkan pria berusia 59 tahun itu memperkuat posisinya dalam kekuasaan.
Hongaria tercatat menyalahgunakan hampir 4 persen pengeluaran dana EU pada 2015-2019.
Menurut badan antipenipuan EU, OLAF, angka tersebut sejauh ini merupakan yang terburuk di antara 27 negara EU.
Sumber: Reuters
Baca juga: Hongaria catat musim panas paling menyengat sejak 1901
Baca juga: Hongaria rayakan hari libur nasional dengan pertunjukan kembang api
Penerjemah: Aria Cindyara
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2022
