Ia mengatakan penguatan ekosistem perkoperasian bakal dilakukan dengan beberapa upaya. "Pertama, dengan inisiatif pendirian Lembaga Pengawas Independen untuk memperkuat pengawasan, khususnya bagi sektor simpan pinjam koperasi," ujar Teten Masduki dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu.
Koperasi-koperasi skala menengah dan besar dengan jumlah anggota puluhan dan bahkan ratusan ribu orang, lanjut dia, pengawasannya perlu diperkuat agar lebih prudent dan terpercaya.
Kedua, lanjutnya, inisiatif pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi guna membangun rasa aman dan nyaman bagi anggota-anggota koperasi dalam menyimpan dana mereka.
Selanjutnya yaitu pengaturan tentang kepailitan agar sebuah koperasi hanya dapat ditetapkan oleh pejabat berwenang. Dengan itu penanganan masalah koperasi mengikuti tahap-tahap yang tepat dan tak terganggu klaim pailit secara internal maupun eksternal.
Baca juga: Kemenkop UKM susun RUU Perkoperasian untuk atasi sejumlah permasalahan
Bagi Teten, kepailitan benar-benar ditentukan secara obyektif melalui serangkaian mekanisme atau proses dan penetapan tertentu.
Penguatan ekosistem perkoperasian lainnya adalah pengaturan sanksi pidana sebagai upaya melindungi badan hukum, anggota, dan masyarakat luas, guna menghindari potensi penyalahgunaan dan penyelewengan praktik berkoperasi. Dengan itu Teten meyakini berbagai celah yang selama ini dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab menjadi berkurang.
“Selain keempat upaya tersebut, UU baru mendatang juga akan memperkuat peran pengawas. Selama ini di lapangan banyak pengawas tidak berperan, lebih terlihat sebagai pelengkap struktur organisasi saja,” ucapnya.
Dalam RUU itu, pengawas diberikan tanggung jawab atas kerugian bila lalai dalam mengawasi koperasi. Atas dasar ketentuan tersebut, pengawas diharapkan semakin waspada dan benar-benar memerankan fungsi yang diembannya.
Baca juga: Teten utamakan revisi UU Perkoperasian untuk tangani 8 KSP bermasalah
Dengan beberapa upaya itu, kata dia, maka kasus delapan koperasi bermasalah dapat diantisipasi dan dihindari. Apabila kasus koperasi bermasalah terjadi kembali, maka dapat ditangani dengan sebaik-sebaiknya pada masa mendatang.
Kini, kata Teten, pemerintah tidak memiliki instrumen yang cukup untuk menangani koperasi bermasalah sehingga kurang optimal karena keterbatasan pengaturan dalam regulasi.
"Bagaimana pun, kasus delapan koperasi bermasalah dengan taksiran kerugian mencapai Rp26 triliun menjadi peringatan bahwa regulasi yang ada memiliki celah dan lubang yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ungkap Teten.
Baca juga: Teten: KSP berpraktik "shadow bank" didorong jadi bank atau dibubarkan
Baca juga: Penegakan hukum koperasi bermasalah usai PKPU jadi prioritas utama
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
