"Keputusan apa pun yang akan melanggengkan pencaplokan wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia di Ukraina tidak akan sah secara hukum dan pantas untuk dikecam," kata Guterres di hadapan awak media.
Presiden Rusia Vladimir Putin akan menandatangani dokumen proklamasi pencaplokan empat wilayah Ukraina pada Jumat saat Moskow bergegas untuk mengamankan klaim wilayah yang oleh militer Ukraina diupayakan untuk direbut kembali di medan perang.
Tindakan Moskow itu, yang merupakan salah satu langkah hukum yang menurut Rusia akan mengarah pada pencaplokan resmi 15 persen wilayah Ukraina, mengonfirmasi bahwa Putin akan maju terus dengan perangnya terhadap Ukraina meski mengalami kekalahan militer besar-besaran pada September ini.
Baca juga: RIA: Hasil vote 4 wilayah Ukraina, lebih 96 persen ingin gabung Rusia
Baca juga: Kanada beri sanksi baru ke Rusia atas referendum "palsu" di Ukraina
Pencaplokan empat wilayah Ukraina itu ditolak oleh negara-negara Barat setelah Kiev dan pemerintah negara Barat menggambarkan langkah yang dilakukan Moskow sebagai referendum palsu dengan todongan senjata di wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia.
Ukraina dan Barat menganggapnya sebagai perampasan lahan secara ilegal selama perang.
"Keputusan apa pun dari Rusia untuk terus maju akan semakin membahayakan harapan perdamaian," kata Guterres.
"Itu akan memperpanjang dampak dramatis terhadap ekonomi global, terutama di negara-negara berkembang, sekaligus menghalangi kemampuan kami untuk mengirim bantuan di seluruh Ukraina dan sekitarnya."
Sumber: Reuters
Baca juga: PBB: Referendum Rusia untuk mencaplok wilayah Ukraina ilegal
Baca juga: Kanada kecam referendum palsu di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2022
