Kemendagri minta daerah fokus anggarkan penanganan inflasi

"Penanganan inflasi bisa dilakukan melalui beberapa mekanisme penganggaran," kata Fatoni dalam keterangannya diterima di Jakarta Selasa.

Mekanisme penganggaran itu misalnya dari penganggaran pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang mempunyai tugas dan fungsi langsung dalam penanganan inflasi.

Kemudian kata dia apabila alokasi anggaran belum tersedia, maka pemda dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) dengan melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan penjabaran APBD.

"Anggaran penanganan inflasi juga dapat bersumber dari Belanja Tak Terduga dan Bantuan Sosial (Bansos),” kata dia.

Fatoni menekankan pemda dapat mengoptimalkan APBD untuk menangani dan mengendalikan inflasi. Anggaran dari APBD tentunya menurut dia bisa digunakan untuk kegiatan penanganan.

"Mulai dari menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan dan ketersediaan bahan pangan dengan kerja sama antardaerah, termasuk memberikan bantuan sosial untuk masyarakat rentan," katanya.

Selanjutnya, Fatoni juga meminta pemda untuk menganggarkan penanganan inflasi pada APBD perubahan. Hal itu sesuai dengan siklus pelaksanaan anggaran selain memanfaatkan sebagian alokasi anggaran BTT sebagaimana Surat Edaran (SE) Nomor 500/4825/SJ poin 9.

"Pada saat proses perubahan APBD, saat yang tepat untuk menganggarkan penanganan inflasi pada OPD terkait," kata Fatoni.

Selain itu, pergeseran anggaran kepada perangkat daerah terkait dapat dilakukan dengan perubahan peraturan kepala daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD.

Selanjutnya, hal itu ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang telah melakukan perubahan APBD.

Kemudian, Fatoni kembali mengingatkan pentingnya sinergi antardaerah dan peran aktif tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dalam menahan laju inflasi. Dirinya meyakini sinergi tersebut dapat menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil.