Keputusan OAS untuk menyelidiki masalah itu di Dewan Permanen diterbitkan pada Rabu (19/10) di laman organisasi yang berbasis di Washington itu.
Pemerintah Castillo menulis dalam sepucuk surat pekan lalu kepada OAS bahwa pihaknya ingin "melestarikan kelembagaan demokratis dan praktik kekuasaan yang sah."
Surat itu dikirimkan setelah jaksa agung Peru memutuskan untuk mengajukan gugatan konstitusional terhadap Castillo.
Jaksa agung mengatakan bahwa penyelidik telah menemukan "indikasi yang sangat serius perihal organisasi kriminal yang telah mengakar di pemerintahan."
Castillo membantah melakukan kesalahan dan mengatakan kepada pers pekan lalu bahwa pengaduan itu adalah upaya "kudeta" yang diatur oleh kejaksaan agung dan Kongres yang dikendalikan oposisi.
Presiden Peru itu menghadapi beberapa penyelidikan oleh kantor kejaksaan, termasuk soal memperjualbelikan pengaruh, menghalangi keadilan, dan mengarahkan organisasi kriminal.
Beberapa legislator mengatakan mereka ingin mengupayakan pemakzulan tetapi mengakui tidak memiliki jumlah suara dukungan yang diperlukan.
Upaya pemakzulan itu akan menjadi yang ketiga yang dihadapi oleh Castillo sejak masa jabatannya dimulai tahun lalu.
Namun, legislator yang lain percaya bahwa pengaduan konstitusional itu dapat menyebabkan Castillo diberhentikan, dengan lebih sedikit suara yang dibutuhkan ketimbang pemakzulan formal.
Sumber: Reuters
Baca juga: Menlu Peru yang baru dilantik bulan lalu mengundurkan diri
Baca juga: Usai pecat menteri, Presiden Peru diselidiki
Kandidat sayap kiri Pedro Castillo menangkan pilpres di Peru
Penerjemah: Mulyo Sunyoto
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2022
